Pengurus IKABH dapat berkontribusi bagi kerja-kerja pembangunan negara hukum.
Diskusi publik yang bertajuk “Pembangunan Negara Hukum Dan Hak Imunitas Advokat” di Hotel Ashley, Jakarta, Jumat . Salah satu yang disoroti oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia ini adalah sistem transparansi hukum, di mana menurutnya masih terdapat pihak-pihak yang belum seutuhnya memberikan fakta serta informasi yang dimiliki.
“Dalam beberapa hal sih memang ada transparansi, tapi hal lain memang pihak Kepolisian, Kejaksaan, kelihatannya tidak mau sharing informasi yang dia miliki, dengan berbagai alasan,” ujar Todung dalam acara diskusi publik yang bertajuk “Pembangunan Negara Hukum Dan Hak Imunitas“Kalau kita ingin mencari kebenaran materiel, kita perlu mencari informasi sebanyak mungkin. Nah celakanya,kita tidak memungkinkan.
Selain acara diskusi, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IKADIN, Maqdir Ismail turut melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia masa bakti 2023-2028.Pelantikan pengurus IKABH dilakukan dalam rangka menjalankan visi organisasi yang berupaya untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia Feri Kusuma mengatakan, ke depannya pengurus IKABH dapat berkontribusi bagi kerja-kerja pembangunan negara hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, khusunya ‘para pencari keadilan’ secara gratis.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bureaucratic Reform Does Not Leave HonoraryBureaucratic reform in Indonesia has been going on for almost 20 years. A number of targets have been achieved, but there is still homework that needs to be completed immediately.
Read more »
Waiting for Clarity of Fate After Honorary Status is RemovedThe best solution must be found to address the abolition of honorary employee status, at the end of this year. Increasing self-capacity is the key so that they pass the formation. However, their devotion must also be considered.
Read more »
Honorary Technical Staff Demand Fairer PPPK ReformulationThe struggle of thousands of honorary technical workers at PPPK selection in 2022 has not stopped. The government is demanded to be fair in preparing reformulations that include all participants. This is to support quality ASN.
Read more »
Ketua DPP PDIP sebut partainya enggan disibukkan dengan kasus BudimanKetua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa partainya enggan disibukkan dengan kasus politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko yang membelot ...
Read more »
Ini 4 Poin Keputusan DPP PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko dari Keanggotaan, Ada Peluang KembaliDPP PDI Perjuangan memberhentikan Budiman Sudjatmiko dari anggota partai. Pemberhentian Budiman ditetapkan pada Kamis (24/8/2023).
Read more »
Temui SBY, Anies Baswedan Tiba di Cikeas Disambut Jajaran DPP DemokratTerlihat, Anies Baswedan hanya berbincang-bincang kecil dengan Teuku Riefky dan Herzaky. Ketiganya juga berjabat tangan.
Read more »