Partai Golkar terguncang. Kinerja Airlangga Hartarto sebagai pucuk pimpinan partai mulai dipertanyakan. Posisinya sebagai ketua umum dan calon presiden dari Partai Golkar, terancam.
Airlangga ditetapkan menjadi ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa pada Selasa, 20 Desember 2017, menggantikan Setya Novanto.
Terlebih saat ini elektabilitas Airlangga sebagai capres sangat tidak menjanjikan. Airlangga sulit mengejar popularitas dan elektabilitas kandidat macam Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Nama Airlangga hanya berkutat di posisi 10 besar. Untuk masuk lima besar pun sulit. Rekomendasi kedua, sejalan dengan rekomendasi angka di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai mandataris Munas X yaitu, Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Ridwan mengakui memang tidak ada rekomendasi munaslub dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar. Namun munaslub bukan barang haram. Airlangga sebagai pemimpin tertinggi harus mampu menjalankan tugas yang diberikan partai. Terkait apakah DPD menghendaki munaslub atau tidak, Ridwan menilai kader Golkar memiliki akal sehat. Bila Agustus DPP Partai Golkar belum juga memiiki sikap, maka ia percaya DPD sepakat menggelar munaslub.
Ridwan juga mengkritik kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini yang kurang terjun ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, meski zaman sudah berubah, tapi untuk bertemu dan mendengar langsung aspirasi masyarakat adalah keharusan. "Dinamika antara Dewan Pakar dan DPP Partai Golkar adalah tanda bahwa kinerja Airlangga hari ini harus dievaluasi. Sebab Dewan Pakar menilai hari ini Golkar dalam ancaman bisa turun elektabilitasnya di 2024 nanti," Ujang menambahkan.
"Jadi mestinya Airlangga percaya diri saja dengan menggandeng cawapres yang bisa memenuhi ambang batas presiden 20 persen sebagai persyaratan," ujar Ujang. Oleh karena itu, Ujang menilai, Airlangga dan pengurus DPP harus melihat rekomendasi Dewan Pakar sebagai hal yang positif untuk menyelamatkan partai dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Maka itu, Airlangga harus menjalankan rekomendasi Dewan Pakar.
Jika syarat ambang batas pencalonan presiden kurang dari 20 persen sampai batas waktunya, mau tidak mau Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai lain dan mengusung capres koalisi. Airlangga menjelaskan, partainya tertib dengan aturan main organisasi. Di Golkar, kata Airlangga, forum tertinggi yakni rapat kerja nasional , rapat pimpinan dan musyawarah nasional .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemelut Partai Golkar, Kursi Kepemimpian Airlangga Hartarto Digoyang InternalIsu perpecahan tengah menghantui partai beringin setelah kursi kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang internalnya sendiri.
Read more »
Airlangga Hartarto Bantah Golkar Akan Gelar Munaslub untuk Lengserkan DirinyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah partainya akan menggelar Munaslub untuk melengserkan dirinya.
Read more »
Dewan Pakar Gelar Rapat, Dongkel Airlangga Sebagai Ketum Golkar?Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat rutin di kediaman mantan Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.
Read more »
Jawaban Airlangga Hartarto soal Isu Dirinya akan Dilengserkan dari Posisi Ketua Umum GolkarJawaban Airlangga Hartarto soal Isu Dirinya akan Dilengserkan dari Posisi Ketum Golkar
Read more »