Harmonisasi regulasi sawit diharapkan membantu petani swadaya untuk menciptakan produk yang berkelanjutan dan diterima pasar global. Pendanaan dan tata kelola lembaga tani perlu diperhatikan untuk mendorong program ini. Ekonomi AdadiKompas
RSPO merupakan sertifikasi skala global yang diluncurkan tahun 2004. Sertifikasi ini bersifat sukarela, tetapi penting agar produk sawit bisa diterima di pasar global. Sementara ISPO adalah sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia tahun 2011, yang menghimpun kewajiban industri dan petani mematuhi seluruh peraturan perkebunan di Indonesia.Petani memanen sawit di Desa Anggah Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Selasa .
Agar selaras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 yang memuat ISPO bisa diseleraskan dengan aturan RSPO. Pertama, melarang total konversi lahan gambut menjadi perkebunan sawit. Kedua, standar sertifikasi perlu lebih adaptif dengan kondisi lokal agar lebih banyak petani swadaya yang mau disertifikasi.
Agar harmonisasi berjalan lancar, RSPO dan ISPO perlu duduk bersama untuk melakukan penelitian bersama lagi setelah terakhir tahun 2015.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Permudah Akses Pendanaan untuk Bangun Bisnis UMKMAkses pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mencari permodalan menjadi hambatan bisnisnya untuk berkembang.
Read more »
IPO Pupuk Kaltim, Wamen BUMN Masih |em|Wait and See|/em| |Republika OnlineIPO dilakukan salah satunya untuk mencari pendanaan proyek pengembangan.
Read more »
Menggerakkan Agenda Transisi Energi Butuh Modal dan Investasi BaruTerdapat hambatan utama untuk transisi menuju emisi nol. Yakni kurangnya pendanaan bagi negara berkembang.
Read more »
Gairahkan Pendanaan Pensiun Dini PLTU, PT SMI Dorong Taksonomi TransisiPT Sarana Multi Infrastruktur mendorong pembentukan taksonomi transisi guna meningkatkan partisipasi pembiayaan untuk program pensiun dini PLTU di Indonesia.
Read more »
Sekjen Transparency International Nilai Pendanaan Politik Selama Ini Ikuti Proses Pencucian UangSekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia Danang Widoyoko berpendapat selama ini praktik pendanaan politik ikuti proses pencucian uang.
Read more »
eFishery: Dulu Raih Pendanaan Rp 1,3 Triliun, Kini Sumbang PDB Rp 3,4 TriliunKontribusi eFishery terhadap PDB sebesar Rp 3,4 Triliun setelah meraih pendanaan sebesar Rp 1,3 Triliun pada 2022.
Read more »