Dia menegaskan, harus diingat bahwa data dukungan yang diberikan oleh paslon perseorangan harus benar-benar diperoleh langsung dari warga.
Ketua The Constitutional Democracy Initiative Kholil Pasaribu menilai pencatutan data penduduk berupa fotokopi KTP-el yang banyak dikeluhkan warga Jakarta terkait pemberian dukungan kepada pasangan calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta, adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Bila tindakan tersebut terbukti, patut dipertanyakan kebenaran jumlah dukungan pasangan calon perseorangan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
'Dan KPU harus hati-hati memperlakukan setiap dokumen dan tidak melakukan manipulasi hasil pemeriksaannya. Tindakan manipulasi oleh penyelenggara juga merupakan tindak pidana dalam pilkada yang diancam dengan pidana,' ujar dia. Verfak Tahapan Paling Rawan Terjadinya ManipulasiDia mengungkapkan, bahwa harus diakui tahapan verifikasi faktual ini adalah tahapan paling rawan terjadi manipulasi status dukungan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu harus bisa menjangkau sampai tahap penginputan data hasil verfak ke dalam sistem oleh petugas KPU.
'Ada dua hal besar yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Pertama soal KTP-el warga yang merasa tidak pernah memberikannya untuk dijadikan syarat pemenuhan dukungan calon perseorangan kepala daerah. Ini patut diduga ada pengambilan secara tidak sah dokumen identitas penduduk dan penggunaannya. Ini merupakan ranah pidana yang penyelesaiannya harus tegas, transparan dan adil. Lemahnya perlindungan data pribadi telah terbukti merugikan masyarakat,' terang Kholil.
Pilkada Jakarta KTO Pencatutan KTP Calon Independen Pilkada Jakarta Calon Independen KPU Pilkada
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Geger Pencatutan KTP Warga, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Tentukan Nasib Dharma-Kun di Jakarta'Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI.'
Read more »
Soal Dugaan Pencatutan KTP DKI untuk Dukung Calon Independen, Puan Minta KPU KlarifikasiKPU harus menjawab dan membuktikan kebenaran tudingan tersebut.
Read more »
Pencatutan KTP untuk Persyaratan Calon Kepala Daerah bisa Dipidana 5 TahunLembagaStudi dan Advokasi Masyarakat ELSAM menyampaikan bahwa pencatutan NIKKTP untuk kepentingan syarat pengajuan bakal calon gubernur melanggar UU PDP
Read more »
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukungan Calon Independen, Cak Imin Minta Komisi II DPR Turun TanganWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Read more »
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Calon Independen, Polisi Imbau Korban Segera LaporKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.
Read more »
Pencatutan KTP Warga untuk Dukungan Calon Independen Bisa DipidanaBawaslumewanti-wanti bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan atau independen yang mencatut identitas masyarakat sebagai syarat dukungan bisa dipidana
Read more »