GBC Malindo Ke-43, RI-Malaysia aktifkan pos perbatasan bersama

Philippines News News

GBC Malindo Ke-43, RI-Malaysia aktifkan pos perbatasan bersama
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 78%

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam pertemuan General Border Committee (GBC) Malindo Ke-43 di Jakarta, Kamis, mengumumkan dua negara ...

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam pertemuan General Border Committee Malindo Ke-43 di Jakarta, Kamis, mengumumkan dua negara mengaktifkan kembali pos-pos jaga bersama di 14 titik perbatasan Indonesia dan Malaysia yang membentang di Kalimantan.

“Ada 14 pos di perbatasan, tujuh dari Malaysia, dan tujuh dari Indonesia. Itu sudah dibuka kembali,” kata Prabowo menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas pertemuan. Dalam sesi yang sama, Menteri Pertahanan Malaysia Da’to Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan menyampaikan dua negara sepakat melanjutkan pertemuan GBC Malindo beserta kerja sama yang terbangun di daerah-daerah perbatasan.

Dia pun lanjut mengumumkan pertemuan GBC Malindo selanjutnya yaitu yang ke-44 pada 2024 dijadwalkan berlangsung di Malaysia.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malaysia Protes Karhutla, DPR Ungkap Kekecewaan ke Pemerintah Yang Sudah Diingatkan Dari DuluMalaysia Protes Karhutla, DPR Ungkap Kekecewaan ke Pemerintah Yang Sudah Diingatkan Dari DuluAnggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan.
Read more »

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kesejahteraan Rakyat di Penyusunan RPP UU KesehatanPemerintah Diminta Pertimbangkan Kesejahteraan Rakyat di Penyusunan RPP UU KesehatanPemerintah diminta mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Kesehatan.
Read more »

ORI Sarankan Pemerintah-Pemda Sinkronisasi soal Kebijakan Kendaraan Listrik - Jawa PosORI Sarankan Pemerintah-Pemda Sinkronisasi soal Kebijakan Kendaraan Listrik - Jawa PosKebijakan pengembangan kendaraan listrik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum sinkron.
Read more »

Ikut RI, Malaysia Jajaki Larang TikTok Shop JualanIkut RI, Malaysia Jajaki Larang TikTok Shop JualanPemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan kebijakan yang sama dengan pemerintah Indonesia terkait melarang transaksi e-niaga di platform media sosial TikTok.
Read more »

ICMI Desak Pemerintah RI Aktif Terlibat Tengahi Konflik Israel-PalestinaICMI Desak Pemerintah RI Aktif Terlibat Tengahi Konflik Israel-PalestinaKetua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Arif Satria meminta Pemerintah RI segera aktif dan turut serta dalam menengahi konflik Israel dan Palestina
Read more »



Render Time: 2025-03-01 21:44:21