Gaji PJLP Masih Rp 4,6 Juta, BPKD DKI: Perlu Kita Lihat Kekuatan APBD TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta menjelaskan kendala teknis penetapan gaji pegawai non-ASN atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang sampai saat ini masih Rp 4,6 juta. Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja BPKD DKI Jakarta Meriani Mandyara mengatakan sesuai aturan, seharusnya gaji PJLP DKI sudah Rp 4,9 juga.
Dia mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menaikkan gaji PJLP. “Jangan sampai terhambat karena ada masalah hal-hal, meminta tunggu peraturan dan surat keputusan atau hal-hal lainnya,” ujarnya.Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi 2023, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono resmi meneken besaran UMP Rp 4.901.798 pada Desember tahun lalu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dewan Sentil Pj Gubernur DKI Soal Gaji PJLP Dipotong Rp 300 Ribu |Republika OnlineTerjadi kesalahan sistem di Pemprov DKI, gaji PJLP masih ikut UMP 2022.
Read more »
Gaji PJLP Dipotong Rp 300 Ribu per Bulan, Begini Penjelasan Pemprov DKI |Republika OnlineInggard Joshua menyentil sistem penggajian untuk PJLP di Pemprov DKI yang bermasalah.
Read more »
DPRD Minta Gaji PJLP Sesuai UMP DKI Jakarta, Heru Budi: Kita SesuaikanDiketahui, rata-rata gaji PJLP DKI Jakarta masih dengan besaran UMP DKI Jakarta 2022, yakni sebesar Rp 4,6 juta. Padahal UMP DKI Jakarta 2023 saat ini telah ditetapkan sebesar Rp4,9 juta.
Read more »
DPRD DKI Minta Pemprov Segera Naikkan Gaji PJLP Jadi Rp 4,9 JutaKomisi A DPRD mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menaikkan gaji PJLP, karena seharusnya sudah dinaikkan.
Read more »
DPRD DKI Jakarta Minta Pembahasan Upah PJLP Segera DiselesaikanDPRD DKI Jakarta berharap terkait upah atau gaji PJLP disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan dapat segera dirumuskan.
Read more »
Anggota DPRD DKI Jakarta Keluhkan Penerimaan Gaji Kerap TerlambatAnggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karyatin Subiantoro mengeluhkan perihal pembayaran gajinya sebagai anggota dewan yang sering terlambat setiap bulannya.
Read more »