Gaji Pegawai IKN Nunggak, Anggota DPR Pertanyakan Jokowi Lamban Terbitkan Perpres TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Presiden atau Perpres ditengarai menjadi penyebab gaji pegawai Ibu Kota Nusantara atau IKN belum dibayarkan. Gaji pegawai IKN nunggak berbulan-bulan gara-gara Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum membuat peraturan presiden. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan semestinya Jokowi bisa cepat membuat Perpres sehingga gaji pegawai IKN bisa dibayarkan tepat waktu.'Membuat Perpres itu kan gampang, satu jam juga selesai.
'Jadi karena singkatnya waktu, Pak Bambang bilang bahwa jawaban secara tertulis akan disampaikan pada Komisi II,' tuturnya.Selanjutnya: Mahfud MD mengatakan ...Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan Perpres mengenai gaji pegawai otorita IKN.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Struktur Organisasi Belum Terisi Semua, Anggota DPR Ragukan Pembangunan IKNKepala Otorita IKN Nusantara mengungkap struktur organisasi OIKN yang belum terisi semua. Masih ada beberapa jabatan strategis yang masih kosong.
Read more »
Anggota DPR: Jangan Paksakan Otak Kita Berpikir Jakarta Akan Pindah ke IKN'Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu enggak mungkin, Pak,' ujar Riswan.
Read more »
Fantastisnya Gaji Anggota DPR RI, Capai Rp4 Miliar Lebih per TahunKrisdayanti kembali disorot setelah membocorkan gaji yang didapat oleh Wakil Rakyat yang jumlahnya fantastis.
Read more »
Otorita IKN Targetkan Pembangunan IKN Capai 1.700 Hektare hingga 2024Otorita IKN menargetkan pembangunan IKN Nusantara tahap pertama yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan mencakup lahan seluas 1.700 hektare.
Read more »
Terpopuler: Puluhan Tas Mewah Rafael Alun, Fakta Gaji Pegawai IKN NunggakTerpopuler: Puluhan tas mewah mantan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun, fakta gaji pegawai IKN yang belum terbayar.
Read more »
Rapat DPR, Kepala Otorita Ungkap Proses Pelepasan 36 Ribu Ha Lahan di IKNKepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan progres pertanahan dan tata ruang kepada Komisi II DPR RI. Dibutuhkan 256 ribu hektare untuk pembangunan IKN.
Read more »