Selama ini dana sanksi Komisi Disiplin PSSI selalu dipertanyakan akuntabilitasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya wacana baru untuk penggunaannya.
Liga 1 2023 baru memasuki pekan kedelapan, sudah banyak klub yang terkena denda karena suporternya melanggar aturan tandang. Terakhir Persis Solo dan Persib Bandung yang dijatuhi denda sekitar Rp 25 juta.
Sebab sedari dulu, penggunaan denda Komdis PSSI tidak pernah transparan. Oleh karenanya, Erick Thohir selaku Ketua Umum ingin menggodok aturan baru terkait denda komdis itu.Baca juga:"Saya kemarin bertemu suporter, jadi untuk program suporter saja. Selama ini program suporter tidak pernah ada di Indonesia," jelas Erick dalam pertemuan dengan sejumlah media di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Punya Visi Besar, Erick Thohir Dinilai Cawapres Favorit Pilihan Pemilih MudaMenteri BUMN Erick Thohir disebut menjadi figur calon cawapres yang mempunyai visi besar menjamin masa depan anak muda. Sosoknya menjadi banyak disukai lantaran terbukti hadirkan kinerja yang sudah sangat teruji.
Read more »
Erick Thohir Puji Timnas U-23: Alhamdulillah FinalKetua Umum PSSI Erick Thohir puas betul dengan keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF U-23. Erick berharap gelar juara bisa didapat.
Read more »
Megawati Usul Bubarkan KPK Karena Prihatin, Padahal PDIP Dianggap Parpol Paling KorupMegawati sempat mengaku pernah usul pada Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK yang dinilai tak efektif.
Read more »
PDIP Respons Usul PKS soal Anies Capres, Ganjar CawapresPolitikus PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya telah menyerahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait penetapan pasangan capres dan cawapres.
Read more »
Megawati Usul KPK Dibubarkan, Tim Reformasi Hukum Ingin Kembalikan Muruah KPKKETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengungkap pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK lantaran dinilai tidak lagi efektif.
Read more »
DPRD DKI Usul Ganjil Genap Diterapkan 24 Jam Buat Tekan Polusi UdaraKetua Komisi D DPRD DKI mengevaluasi pelaksanaan 50 persen WFH ASN dan meminta penerapan ganjil genap 24 jam di Jakarta untuk menekan polusi udara.
Read more »