Ia pun mengingatkan pemangku kepentingan agar jangan sampai punya pemahaman yang salah dalam mpenyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan cara buy
Anggota DPD Dorong BPK Audit Cost Recovery LNG Tangguh, Pupuk Kaltim hingga Dana Otsus
Menko Polhukam Mahfud Md mewakili Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu bersama Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu . Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.
Komnas HAM HAM Kasus HAM Kasus HAM Berat Rezim Maneger Nasution Muhammadiyah Hukum Nasional
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lapor ke Komnas HAM, Kubu Hasto PDIP Desak Komnas HAM Tunjukkan TaringBerita Lapor ke Komnas HAM, Kubu Hasto PDIP Desak Komnas HAM Tunjukkan Taring terbaru hari ini 2024-06-12 21:33:27 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Usulan Penambahan Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dinilai Terlalu KecilUsulan penambahan anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dianggap terlalu kecil oleh Komisi III DPR.
Read more »
Dampak Bisnis & Korporasi terhadap Pembentukan DOB Papua Jadi Perhatian Komnas HAMKomnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2023 di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
Read more »
Komnas HAM: Festival HAM ajang memberikan kritik dengan cara sehatKomisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Putu Elvina menilai Festival Hak Asasi Manusia menjadi ajang masyarakat ...
Read more »
Komnas HAM Kawal Pembangunan IKN Sesuai Prinsip HAMMemastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), Komnas HAM RI bersama Otorita IKN (OIKN)
Read more »
Komnas HAM Ungkap Dugaan Pelanggaran HAM Terkait Penyitaan Barang Pribadi Staf Hasto PDIP Oleh KPKIa menjelaskan, bahwa terdapat dugaan penyitaan dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah penyitaan maupun izin dari Dewan Pengawas KPK
Read more »