Direktorat Dukcapil mengklaim tidak ada jejak kebocoran soal dugaan 337 juta data yang bocor. Pakar menyebut hacker pinter menyembunyikan jejak.
Kendati demikian, menurut Alfons masalahnya bukan soal ada atau tidak adanya jejak peretas. Yang jadi pokok masalah adalah mestinya penggunaan data itu dimonitor.
Dia mencontohkannya dengan kasus Denny Siregar yang mengalami kebocoran di Telkomsel. Dalam hitungan hari, pembocor data bisa ditemukan. Hal itu karena Telkom telah menjalankan ISO 27001.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemendagri Investigasi Dugaan Kebocoran 337 Juta Data DukcapilLebih dari 337 juta data yang diduga berasal dari server Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas breachforums pada 14 Juli lalu. Polhuk AdadiKompas
Read more »
337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor, Legislator Usul Bentuk Komite PengawasAnggota Komisi I DPR RI F-Golkar, Dave Laksono, meminta pembentukan komite pengawas perlindungan data pribadi terkait dugaan bocornya 337 juta data di Dukcapil.
Read more »
Dugaan Kebocoran Data Dukcapil: Ada 337 Juta Data, Mulai dari NIK hingga Akta KelahiranDugaan Kebocoran Data Dukcapil: Ada 337 Juta Data, Mulai dari NIK hingga Akta Kelahiran TempoTekno
Read more »
Dugaan Kebocoran Data Dukcapil: Ada 337 Juta Data, Mulai dari NIK hingga Akta KelahiranKasus kebocoran data kembali hebohkan masyarakat. Kali ini, data yang disebut bocor yakni data Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Read more »
PAN Minta Pemerintah Jujur soal Dugaan Kebocoran 337 Juta Data DukcapilBeredar dugaan kebocoran 337 juta data Dukcapil Kemendagri. Anggota DPR dari PAN meminta agar dukcapil jujur dan lakukan investigasi.
Read more »
Peretasan: 337 juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor, pakar siber: 'Ini paling parah karena memuat data nama ibu kandung' - BBC News IndonesiaKemendagri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) didesak melakukan investigasi bersama untuk mencari tahu penyebab kebocoran. Jika ada unsur kelalaian atau keterlibatan perseorangan yang mengakibatkan kegagalan perlindungan data maka bisa diseret ke ranah pidana sesuai UU PDP, kata peneliti Elsam Wahyudi Djafar.
Read more »