Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan digeledah terkait dugaan korupsi dana hibah dari pemerintah provinsi.
Kasi Penkum Kejati Sumsel Mokahmad Radyan mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan rangkaian dari penyelidikan dugaan korupsi dana hibah yang menggunakan APBD Pemprov Sumsel pada tahun anggaran 2021.
Kasus ini sebelumnya dinaikkan status ke penyidikan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan dari Kepala Kejati Sumsel dengan nomor PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023 tertanggal 08 Maret 2023.“Ada sejumlah berkas dan flasdisk yang kita amankan. Berkas tersebut akan diperiksa untuk melihat rangkaian kegiatan KONI Sumsel tahun 2021,” kata Radyan.Dalam kasus tersebut, penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi.Baca berita tanpa iklan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jaksa Sita 5 Koper Berkas Penting Dugaan Korupsi KONI SumselKejati Sumsel sita 5 koper berisi berkas penting dari kantor KONI Sumsel terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pencairan deposito dan dana hibah 2021
Read more »
Satgas Anti-Mafia Umrah Ungkap Trik PT Naila Safaah Tipu Jamaah |Republika OnlinePT Naila Safaah Mandiri punya 300 kantor cabang, yang terdaftar di Kemenag 48 kantor.
Read more »
5 Calon Ketum PSSI Lolos Verifikasi, Komite Pemilihan: Sempat Deadlock, Kami Sampai VotingKetua Komisi Pemilihan (KP) PSSI, Amir Burhanuddin mengumumkan hasil verifikasi bakal calon Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketua...
Read more »
KONI Mataram Lanjutkan Pembinaan Atlet Untuk Persiapan PON 2024MATARAM-KONI Mataram berkomitmen melanjutkan pembinaan atlet untuk mempersiapkan diri menghadapi PON Aceh-Sumatera Utara 2024. ”Ini tetap akan kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Ketua KONI Mataram Firadz Pariska.
Read more »
Mahfud MD: Tidak Ada dalam Undangan Disebut Menteri Keuangan tapi Komite TPPU dan JajaranMahfud MD menyebut dalam undangan rapat dengar pendapat yang dikirimkan Komisi III DPR RI bahwa tidak ada yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Read more »