Belum ada negara yang menerapkan masa berlaku seumur hidup untuk SIM.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI protes peraturan pembuatan dan masa berlaku Surat Izin Mengemudi . Bahkan, Anggota Legislatif mengusulkan SIM berlaku seumur hidup.
Jika dibandingkan dengan berbagai negara lain di dunia, belum ada negara yang menerapkan kebijakan SIM seumur hidup. Rata-rata negara mewajibkan pemilik SIM memperbarui SIM miliknya dalam jangka waktu beberapa tahun. Tentunya setiap negara menentukan kebijakan yang berbeda. Di Jepang, SIM diperbarui 3 tahun setelah pemilik pertama kali mendapatkannya, lalu 5 tahun sekali setelahnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Curiga Jadi Lahan Cari Duit, Anggota DPR Usulkan SIM Berlaku Seumur HidupAnggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengusulkan surat izin mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup. Ini agar perpanjangan SIM tak jadi lahan cari duit oleh oknum.
Read more »
Jokowi Usulkan 4 Calon DK OJK ke DPR, Ini Daftarnya!Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Read more »
DPR Ingin Pembuatan SIM Tanpa Perpanjangan karena Jadi Ladang Cari DuitAnggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta agar masa perpanjang SIM sekali seumur hidup.
Read more »
Tak Setuju dengan DPR, Pengamat Sebut SIM Harus DiperpanjangUsulan masa SIM diberlakukan seumur hidup tanpa perpanjangan kurang pas atau kurang relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.
Read more »
Anggota DPR Benny K. Harman Curigai Perpanjangan SIM Jadi Alat Cari DuitAnggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta agar masa perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) ditiadakan.
Read more »
Ribuan Perangkat Desa Geruduk Gedung DPR, Polisi Belum Lakukan Pengalihan Arus Lalu LintasPolisi meminta kepada peserta aksi di DPR agar mematuhi aturan perundang-undangan yang ada.
Read more »