Kebijakan ekspor pasir laut tidak sejalan dengan revolusi biru yang selama ini digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut tidak hanya mendukung pelaksanaan proyek pembangunan, tapi juga menjadi upaya pemerintah menjaga ekosistem laut.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, kebijakan ekspor pasir laut tidak sejalan dengan revolusi biru yang selama ini digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Apalagi selama ini, KKP dinilai belum mampu memaksimalkan fungsi pengawasan dengan baik. Selengkapnya, saksikan diskusi Andi Shalini dengan Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi dan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sekjen DPR: Permintaan Kursi ke Garuda Indonesia Demi Kepentingan Tugas PengawasanSekjen DPR sebut kursi tim pengawas haji DPR dibayar penuh oleh Sekretariat DPR
Read more »
Enak Banget, Mau Ibadah Haji DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis ke GarudaPermintaan itu disampaikan DPR ke Garuda Indonesia lewat Sekretari Jenderal DPR.
Read more »
Sekjen DPR: Permintaan pada Garuda Indonesia untuk Tim Pengawas Haji DPRDalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji.
Read more »
Catatan DPR Terkait Putusan MK: Sistem Pemilu Tak Perlu Sering Diubah | merdeka.comAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan, ada catatan yang menguatkan mengapa pemilu diterapkan sistem proporsional terbuka.
Read more »
IFG Dapat PMN Rp3 Triliun, DPR: Agar Transfer Polis Jiwasraya Tak Berlarut-larutKomisi VI DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp3 triliun.
Read more »
Tak Ada Aturan Pembatasan Iklan Rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KesehatanSedikitnya 32 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, khususnya isu pengendalian tembakau. Pasalnya di dalam RUU Kesehatan tak ada aturan soal pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
Read more »