Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati ingin agar pemerintah harus segera merevisi PP 28 Tahun 2024. Salah satunya meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.
"Jika masih harus menunggu Permenkes, sama sekali tidak menyederhanakan regulasi. UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi, namun aturan turunanya malah harus berbelit-belit dan birokratis. Kita dorong untuk revisi di tingkat PP agar tidak menimbulkan tafsir liar," kata Kurniasih dalam keterangannya, Rabu .
Data Guttmacher Institute pada 2000 estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun, angka ini terbilang tinggi dibandingkan dengan Asia secara regional. Penelitian oleh Nurhafni pada 2022 menunjukkan, dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95% nya dilakukan oleh remaja usia 15-25 tahun.
"Angka seks bebas yang naik pasti diikuti oleh ekses negatif seperti kasus aborsi dan penularan penyakit seksual yang naik. Ini kita bicara dari sisi kesehatan," ujarnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Segera Revisi PP Soal Alat Kontrasepsi RemajaKurniasih menyebut, PP sebagai regulasi UU Kesehatan yang merupakan regulasi omnibus justru membuka tidak menyederhanakan peraturan dan menimbulkan tafsir regulasi yang berbahaya.
Read more »
DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU WantimpresDPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah DIM dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
Read more »
DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU WantimpresDPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah DIM dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
Read more »
Abaikan Kritik Publik, Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU TNI dan UU PolriRevisi UU TNI dan Polri akan segera dibahas karena Presiden Jokowi telah kirimkan surpres persetujuan pembahasan ke DPR.
Read more »
DPR Mau Ubah Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Begini Respons Airlangga GolkarAirlangga mengatakan revisi aturan tersebut diusulkan oleh DPR ke pemerintah.
Read more »
Banggar DPR RI dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Pemerintah Prabowo-Gibran 2025Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal membacakan kesepakatan antara pihaknya dan pemerintah terkait program kerja dan kebijakan pemerintahan 2025 yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Read more »