Komisi X DPR setuju dengan PGSI bahwa menempatkan ASN PPPK di sekolah swasta akan turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah distribusi guru di Indonesia yang tidak merata. Namun, ada aturan yang multitafsir. Dikbud AdadiKompas
Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia melakukan aksi damai dalam Silaturahmi Akbar Nasional di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin .
Hasilnya, jumlah guru swasta yang diterima sebagai PPPK sejauh ini tidak lebih dari 20 persen. Padahal, jumlah guru swasta yang lolos nilai ambang batas hampir 40.000 orang. Menurut Zen, dengan menempatkan ASN PPPK di sekolah swasta turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah distribusi guru di Indonesia yang tidak merata. Guru yang diamanatkan konstitusi sebagai bagian strategis mencerdaskan bangsa seharusnya tidak dibedakan swasta dan negeri.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menambahkan, permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebab, urusan seleksi ASN dan pendidikan juga melibatkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan beberapa komisi di DPR.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PB PGSI Gelar Demo di Depan Gedung DPR, Ini TuntutannyaRatusan massa dari Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PB PGSI) melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Komisi VIII dan X sampai turun tan...
Read more »
Pembatalan 3.043 Guru PPPK di Indonesia, PGRI Tagih Penempatan 586 PPPK di JatengPGRI Jateng mendesak pemerintah pusat untuk segera memberi kepastian penempatan kepada 586 PPPK Jateng yang dianulir.
Read more »
Komisi III DPR Dukung Kapolri Berantas Calo Sekolah Inspektur PolisiKomisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersih-bersih oknum yang terlibat pencaloan sekolah inspektur polisi.
Read more »
Komisi III DPR panggil PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp300 TWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memastikan bahwa Komisi III DPR akan memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan ...
Read more »
Komisi III DPR Panggil PPATK Terkait Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu |Republika OnlineUntuk rapat dengan Mahfud Md, Komisi III DPR melakukan penjadwalan ulang.
Read more »