Presiden Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp10 miliar. Namun mayoritas anggaran justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Nurhadi menyayangkan anggaran penanganan stunting digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
"Artinya, jangan sampai lebih besar pasak dari pada tiang, tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu dilaksanakan, goalnya tidak akan dapat kalau mekanismenya tetap seperti itu," kata Nurhadi kepada wartawan, Jumat .Diketahui, Presiden Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
"Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri," jelasnya."Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting," tegas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sekjen DPR: Permintaan Kursi ke Garuda Indonesia Demi Kepentingan Tugas PengawasanSekjen DPR sebut kursi tim pengawas haji DPR dibayar penuh oleh Sekretariat DPR
Read more »
Komisi X DPR Setujui Pengalihan Anggaran Kemdikbud Rp 1,37 T untuk PIP SDKomisi X DPR RI telah menyetujui usulan Kemdikbud soal pengalihan anggaran Rp 1,37 T. Anggaran ini akan diarahkan untuk Program Indonesia Pintar SD.
Read more »
DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 TriliunPengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Read more »
Sekjen DPR: Permintaan pada Garuda Indonesia untuk Tim Pengawas Haji DPRDalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji.
Read more »
Asumsi Makro RAPBN 2024 Disetujui Banggar DPR, Intip RinciannyaAsumsi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 disepakati oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sindonews news .
Read more »
Soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Prabowo: Saya Usul Terobosan |Republika OnlinePrabowo menyayangkan Forum Menhan Dunia jadi ajang saling serang.
Read more »