Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mewanti-wanti agar jajaran Kementerian ATR/BPN tidak main mata dengan para mafia tanah.
Anggota DPR dari Fraksi PAN itu mengaku khawatir kasus mafia tanah yang ditengarai masih melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional .
"Seluruh jajaran ATR/BPN harus mempunyai integritas dengan menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan tugasnya agar ruang gerak komplotan mafia tanah bisa semakin diminimalisir selanjutnya bisa dihilangkan," ujar Guspardi.Menurut Guspardi, jika didapati pejabat ATR/BPN yang masih bermain mata dengan para mafia tanah, maka hal tersebut akan memperburuk citra ATR/BPN sebagai lembaga negara yang menangani persoalan tanah di Indonesia.
Guspardi menilai Kementerian ATR/BPN seharusnya secara berkesinambungan memberikan edukasi serta pembelajaran terhadap kasus-kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Pasalnya, salah satu pintu masuk para mafia tanah adalah jajaran dari ATR/BPN. "Penindakan secara tegas terhadap mafia pertanahan tidak bisa terwujud hanya dengan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan pihak Kepolisian saja. Dibutuhkan pula peranan dari kejaksaan dan Pengadilan dalam mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah di Indonesia," tegas Guspardi.Lebih lanjut, Guspardi mengharapkan jajaran ATR/BPN untuk lebih mawas dan berhati-hati.
"Kehati-hatian yang dimaksud bukan berarti birokrasi diperlambat. Bagaimanapun harapan masyarakat tentu proses penyelesaian masalah tanah mereka bisa diproses dengan cepat dan mafia tanah dapat ditumpas,” pungkas Guspardi.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Oknum BPN Terlibat Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN : Kita Akan HajarProgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di daerah banyak yang dimanfaatkan oleh oknum di BPN dan menimbulkan permasalahan hukum.
Read more »
DPR Ingatkan PN Jakpus untuk Tolak Gugatan Partai BerkaryaPengadilan Negeri Jakarta Pusat diminta untuk tidak ragu-ragu menolak gugatan Partai Berkarya terkait proses sengketa dan admistrasi pemilu. - Halaman 1
Read more »
Tak Patuh LHKPN ICW Laporkan 55 Anggota DPR ke MKD, Terbanyak PDIP dan GolkarIndonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Read more »
Hibah 15 Unit Alat Pertahanan dari Australia Disetujui DPRDPR RI menyetujui penerimaan hibah alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri yang diputuskan dalam sidang paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan DPR ke-21.
Read more »
Waspada |em|QR Code|/em| Palsu, Pakar: Saat |em|Scan|/em| Identitas Tujuan Transaksi |Republika OnlinePakar ingatkan apabila tujuan transaksi tidak sesuai maka tidak usah diteruskan.
Read more »
IMF Desak Kebijakan Fiskal Lebih Ketat untuk Bantu Jinakkan Inflasi |Republika OnlineIMF ingatkan pemerintah prioritaskan kebijakan konsisten dengan bank sentral
Read more »