DPR AS meloloskan RUU yang akan memberikan waktu sekitar enam bulan kepada perusahaan China pemiliki TikTok, ByteDance, untuk menjual platformnya itu ke perusahaan AS. Jika tidak, TikTok akan dilarang beroperasi di AS.
Warga AS pendukung TikTok melakukan unjuk rasa di depan Gedung Capitol Rabu 13 Maret 2024, sebelum DPR AS loloskan RUU yang akan melarang aplikasi video populer itu jika pemilik TikTok di China tidak bersedia menjualnya kepada perusahaan AS.
TikTok, yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS, adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan teknologi China, ByteDance Ltd. Penolakan terhadap RUU itu juga bersifat bipartisan. Sejumlah anggota Partai Republik berpendapat bahwa AS harus memperingatkan konsumen jika ada isu soal privasi data dan propaganda.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kongres AS Loloskan RUU Dorong Divestasi TikTokUpaya tim kampanye Presiden Joe Biden menjangkau calon pemilih muda menuai kontroversi, karena akhirnya menggunakan aplikasi ponsel yang justru dilarang di ponsel dinas pemerintah federal. Langkah timses Biden ini dinilai tak konsisten dengan kebijakan pemerintahnya sendiri soal TikTok.
Read more »
Anggota DPR AS Lagi Susun RUU buat Larang Operasional TikTokAnggota DPR AS sedang menyusun RUU untuk mengatur keberadaan TikTok di negaranya.
Read more »
Senat AS Loloskan RUU Anggaran, Cegah Penutupan PemerintahanSenat Amerika Serikat berhasil menghindari penutupan sebagian pemerintahan pada Jumat (8/3), karena mereka akhirnya menyepakati undang-undang anggaraan untuk beberapa lembaga pemerintah hanya beberapa jam sebelum dana yang ada saat ini akan habis masa berlakunya. Melalui pemungutan suara...
Read more »
Indonesia Punya Dua Ibukota, Begini Kata Ketua Komisi IIRepublik Indonesia kini memiliki dua ibukota, menyusul keluarnya RUU Daerah Khusus Jakarta yang merupakan RUU inisiatif DPR.Ketua Komisi II DPR,
Read more »
Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranWakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko
Read more »
DPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJDPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat perumusan RUU DKJ.
Read more »