Direktur Perpajakan Internasional DJP, Mekar Satria Utama menuturkan, meski aset kripto relatif baru, kebutuhan untuk memastikan perpajakan yang adil tetap penting.
Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dan Kantor Pajak Australia menandatangani Nota Kesepahaman untuk pengaturan pertukaran informasi cryptocurrency pada 22 April 2024 di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
Asisten Komisaris ATO, Belinda Darling menegaskan pengaturan tersebut didasarkan pada hubungan yang kuat antara DJP dan ATO. RUU ini memungkinkan aset kripto dikenakan pajak sama seperti instrumen saham dan modal dengan nilai tukar variabel. Rezim pajak ini berlaku untuk mata uang kripto dan token non-fungible yang diperdagangkan oleh investor yang bertransaksi lebih dari 35,000 reais setiap bulan di semua platform tempat mereka terdaftar. Nilai ini lebih tinggi dari batas bawah saham, yang saat ini ditetapkan sebesar 20.000 reais .
IMF Minta Pakistan Tarik Pajak Keuntungan Modal Investasi KriptoSebelumnya, dalam upaya untuk menstabilkan perekonomian Pakistan yang sedang kesulitan dan mendapatkan paket dana pinjaman penting sebesar USD 3 miliar atau setara Rp 47,2 triliun dari Dana Moneter Internasional , negara tersebut didesak untuk menerapkan langkah-langkah perpajakan yang lebih ketat.
Crypto Cryptocurrency Australia DJP Ditjen Pajak Kantor Pajak Australia Pajak
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kanwil DJP Riau Sita Aset Rp 1,95 M dari Penunggak PajakJPNN.com : Kantor Wilayah DJP Riau menyita aset senilai Rp 1,95 miliar dari penunggak pajak.
Read more »
Perubahan Mekanisme PPh 21 Mulai Januari 2024Wajib pajak berkonsultasi dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (21/3/2022). PPh 21 mulai Januari 2024. Meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. Total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya. Bedanya, potongan pajak per bulan akan lebih rendah di 11 bulan pertama dan lebih tinggi pada bulan ke-12. Formula baru itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah juga baru saja merilis aturan teknisnya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.(TER) untuk menghitung besaran pajak pekerja. Formula baru itu menyederhanakan cara penghitungan potongan PPh 21 yang selama ini berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dan pemberi kerja saat mengurus pajak
Read more »
Potongan Pajak THR 2024 Disebut Lebih Besar karena Sistem TER, DJP Buka SuaraDJP Kemenkeu mengatakan, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya THR memang akan lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Read more »
Penjelasan DJP soal Potongan Pajak THR 2024 Disebut Lebih BesarDJP Kemenkeu mengatakan, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya THR memang akan lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Read more »
Potongan Pajak THR 2024 Karyawan Swasta Disebut Lebih Besar, Ini Penjelasan DJPDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada bulan diterimanya tunjangan hari raya (THR) dengan skema tarif efektif rata-rata (TER).
Read more »
DJP Akui Potongan Pajak THR yang Lebih Besar Sesuai dengan Ketentuan InternasionalGold
Read more »