Apabila judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Dewan Kota/Kabupaten
Apabila judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dikabulkan Mahkamah Konstitusi , maka Dewan Kota/Kabupaten yang ada saat ini ditingkatkan menjadi DPRD Tingkat II"Bila berhasil gugatan ini ke MK, bisa juga Dewan Kota/Kabupaten yang ada saat ini ditingkatkan menjadi DPRD Tingkat II seperti yang saya Usulkan sebelumnya," kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta , Rico Sinaga , Jumat .
"Dengan tidak lagi berstatus ibu kota negara, maka sesungguhnya Jakarta kini sama dengan provinsi-provinsi lain di mana di provinsi-provinsi itu ada DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II ," kata Rico. Sebelumnya, Direktur Eksekutif THT Lawfirm, Taufiqurrahman yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat, mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke Mahkamah Konstitusi .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Read more »
Usai Disahkan, 4 RUU Inisiatif DPR Akan Dikirimkan ke PemerintahDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) usul Inisiatif DPR.
Read more »
3 Fakta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Resmi Disahkan DPR RI Jadi UU KIADewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA menjadi Undang-Undang (UU).
Read more »
Ormas Dapat Jatah Tambang dari Jokowi, Tak Sejalan Undang-Undang!Kadin Indonesia buka suara perihal pemberian tambang prioritas ke Ormas Keagamaan
Read more »
Bukan ke Ormas, Undang-Undang Sebut Prioritas Tambang ke BUMN & BUMDDalam UU Minerba, yang mendapatkan prioritas tambang adalah BUMN dan BUMD
Read more »