Persoalan yang dihadapi warga miskin di Bondowoso cukup kompleks. Termasuk masalah hukum. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
Tak cukup hanya bantuan sosial dan kesehatan, warga yang berurusan dengan hukum juga menjadi perhatian dari lembaga legislatif tersebut. Salah satu bentuknya melalui pendampingan hukum yang difasilitasi oleh pemkab. Sehingga, setiap masyarakat miskin dapat menyelesaikan urusan hukum dengan maksimal.
Saat ini, lanjut Kukuh, progres raperda itu masih dalam penyusunan pasal di internalnya. Namun demikian, penyelesaiannya ditarget tahun ini. “Belum final ini, pasal-pasalnya masih kita bahas. Tapi di tahun ini akan disahkan, ada sekitar delapan raperda secara bersamaan nanti,” paparnya.Tak cukup hanya bantuan sosial dan kesehatan, warga yang berurusan dengan hukum juga menjadi perhatian dari lembaga legislatif tersebut.
Menurutnya, adanya raperda itu nantinya akan membawa masyarakat sadar hukum, dengan penyelesaian perkara secara prosedur. Bahkan, setiap kasus yang melibatkan warga miskin akan difasilitasi oleh pemkab. “Jadi masyarakat itu siap untuk menghadapi persoalan hukum. Nanti ada lembaga bantuan hukum yang memang difasilitasi oleh pemda,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo mengatakan, dengan banyaknya keterbatasan warga miskin, urusan hukum kadang menjadi dilema bagi masyarakat. Karena itu, tak sedikit kasus yang terjadi malah berujung main hakim sendiri. “Kadang kala, warga miskin dengan serba keterbatasannya itu tidak mempunyai penasihat hukum,” katanya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
3 Bulan Jadi Buronan Polisi, Pelaku Kasus Penipuan Emas Palsu di Jembrana DitangkapAY ditangkap di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (7/3/2023).
Read more »
Petani Blokade Jalan Curah Penai BondowosoBelasan petani di Kecamatan Ijen terpaksa harus menutup akses jalan menuju petak 88, kemarin (9/3). Hal tersebut karena adanya salah satu PT yang mengambil alih lahan garapan mereka. Agar tidak ada pekerja perusahaan yang memaksa melanjutkan pengelolaan lahan.
Read more »
KLU Belajar Raperda Perlindungan PMI ke BaliDPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tengah mengodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Read more »
Pj Gubernur Sebut 595 Ribu Warga Jakarta Masih BAB Sembarangan |Republika OnlinePemprov DKI mengajukan dua raperda terkait air limbah domestik dan energi ke DPRD.
Read more »
BPIP Susun Materi Ideologi Pancasila untuk Diplomat |Republika OnlineBuku materi Pancasila disusun berdasarkan dua pendekatan dasar kognitif dan afektif.
Read more »
Pemerintah Diminta Susun Aturan Pengibaran Bendera Israel di Piala Dunia U-20Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan PSSI diminta mengatur pengibaran bendera Israel dalam Piala Dunia U-20 pada 20 Mei-11 Juni 2023....
Read more »