Demokrat mengaku heran dengan Bawaslu yang disebutnya kerap menyoroti koalisi pendukung bacapres 2024 Anies Baswedan dan diam saja dengan pihak tertentu.
Untuk mengusung dan mengusulkan capres, kata Jansen, merupakan hak partai politik dan gabungannya. Hal itu menurutnya diatur di Pasal 5 ayat UUD 1945."Tidak ada badan atau lembaga lain yang diberi Hak oleh konstitusi boleh melakukan itu. Ini murni Hak mutlak partai politik," ujarnya.
Piagam deklarasi Koalisi Perubahan, menurut Jansen, dalam konteks dan dalam rangka rencana penggunaan hak yang diatur konstitusi, agar mencukupi syarat 20% sebagaimana diatur UU. Sebab jika mengusung sendiri-sendiri tidak cukup. "Terus apa yang salah dengan itu? Apa yang dilanggar? Masa buat piagam kerjasama akan mengusung calon presiden tertentu dan mengumumkannya ke publik jadi pelanggaran? Kalau untuk partai yang kurang dari 20 persen ya memang harus kerja sama dengan yang lain, dan sesuai bunyi kontitusi mereka disebut gabungan atau koalisi," ucap Jansen.Seiring berjalannya waktu, Jansen melihat Bawaslu justru yang bisa melanggar karena pernyataan yang potensi polemik.
"Karena apa yang kami lakukan ini dijamin konstitusi. Untuk itu kami meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengawasi juga setiap pernyataan Bawaslu dalam hal ini. Karena ini kan ruang publik, dilihat dan dibaca semua orang. Agar ke depan lebih hati-hati dan tidak sembarangan buat pernyataan," imbuhnya.
Partai NasDem, PKS, dan Demokrat sebelumnya resmi mendeklarasikan koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Bawaslu RI akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh tiga partai itu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anies Bicara Politik Identitas, Bawaslu: Biar Rakyat yang MenilaiTotok Hariyono mengatakan isu SARA cara paling mudah meraup suara. Namun Totok menuturkan orang yang menempuh politik identitas, diragukan kenegarawanannya.
Read more »
Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Terkait Deklarasi Koalisi Pendukung AniesNasDem, PKS, dan Demokrat resmi mendeklarasikan koalisi mengusung Anies sebagai capres. Bawaslu akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait deklarasi itu.
Read more »
NasDem soal Bawaslu Kaji Pelanggaran Koalisi Pro Anies: Diskriminatif!'Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif,' kata Waketum NasDem Ahmad Ali.
Read more »
Sorotan Bawaslu ke Deklarasi KPP Dianggap Koalisi Pro-Anies DiskriminatifBawaslu mengkaji dugaan ada tidaknya pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan pengusung capres Anies Baswedan. Pendukung Anies menilai Bawaslu diskriminatif.
Read more »
Bagi Demokrat Urusan Cawapres Sudah Tuntas, Anies yang UmumkanJubir Demokrat Herzaky menyatakan bagi partai pimpinan AHY urusan cawapres pendamping Anies Baswedan sudah tuntas. Tunggu diumumkan saja.
Read more »
Jubir Demokrat: Untuk Cawapres Kami Percayakan ke Mas Anies |Republika OnlineHanya tinggal tunggu waktu kapan Anies Baswedan akan mengumumkan nama wakilnya.
Read more »