Kesejahteraan dan kualitas masih membelenggu karier dosen ataupun guru di negeri ini. Ribuan dosen tetap non-PNS di perguruan tinggi negeri menemui jalan terjal untuk diangkat menjadi ASN PPPK. Dikbud AdadiKompas
Ratusan dosen dan tenaga kependidikan berstatus non-pegawai negeri sipil di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru, Senin , melakukan aksi damai. Para dosen dan tenaga kependidikan non-PNS ini menuntut keadilan untuk bisa menjadi dosen ASN PPPK kepada pemerintah.
Kami berharap ada keberpihakan yang adil bagi para dosen tetap non-PNS untuk mengawal nasib kami, cendekiawan yang tertindas. ”Saya masih bisa menyisakan tunjangan-tunjangan, sambil ada tambahan jadi konsultan sehingga bisa membiayai kuliah S-3. Para dosen non-PNS ini memang serius untuk publikasi ilmiah ataupun meningkatkan pendidikan karena ingin berkontribusi juga meningkatkan kualitas pendidikan di kampus. Namun, pemerintah tidak menghargai jerih payah kami. Padahal, keberadaan kami diperhitungkan juga sebagai dosen tetap yang bisa meningkatkan akreditasi program studi hingga perguruan tinggi,” kata Kadafi.
Namun, kebijakan pemerintah membuat dosen yang dikontrak lewat Kemendikbudristek dan Kementerian Agama terancam. ”Tesnya umum, tidak ada afirmasi untuk masa kerja ataupun sertifikasi dosen. Padahal, para dosen ini sudah lama mengajar dan dibayar rendah, ada Rp 1,8 juta per bulan atau Rp 2,1 juta per bulan. Namun, keberpihakan pemerintah untuk mengutamakan pengangkatan lewat PPPK tidak optimal. Beginilah dosen diperlakukan secara tidak adil,” kata Muhtarom dosen di UIN Palembang.
Ribuan dosen tetap non-PNS pun menuntut kepada pemerintah agar tidak ada pemutusan hubungan kerja massal, PHK bertahap, atau PHK terselubung setelah 28 November 2023 terhadap tenaga non-PNS di PTN.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bayar THR PNS, PPPK hingga PHL, Pemkab Sleman Mengucurkan Rp 67,9 MPemkab Sleman telah mengucurkan Rp 67,9 M untuk THR bagi PNS, anggota DPRD, PPPK hingga PHL.
Read more »
Kini Tahap isi DRH NIP PPPK Guru 2022, Prof Nunuk Khawatir Lagi tentang Hal IniTahapan seleksi PPPK Guru masuk pengisian DRH NIP PPPK, silakan simak juga kekhawatiran Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani soal seleksi ASN guru PPPK 2023.
Read more »
Badan Kesejahteraan Masjid Kota Medan Pastikan Tak Ada 'QRIS' Palsu!Di Masjid Al Jihad, Kota Medan, petugas perketat pengawasan dengan menjadwalkan pemeriksaan kamera pemantau secara berkala.
Read more »
Solidaritas Artifisial dalam Negara KesejahteraanWujud negara kesejahteraan yang dibutuhkan Indonesia harus lebih dari sekadar menyelesaikan masalah komodifikasi atas hak kesejahteraan, dan juga mengintegrasikan sebanyak mungkin individu ke dalam ekonomi pasar. Opini AdadiKompas
Read more »
Kemenkumham Jateng: Kreativitas dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Bawa KesejahteraanRADARSEMARANG.ID, Sragen - Pencatatan dan pendaftaran sebuah Kekayaan Intelektual bukan hanya berguna untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya intelektual, namun juga mampu meningkatkan kesejahteraan para pemiliknya. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan H
Read more »