Pimpinan KPU harus memberikan pembinaan agar pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu tidak terulang lagi. Polhuk AdadiKompas
, yakni Elsye Philby Sinadia, Tommy Mamuaya, serta Iklam Patonaung, dijatuhi sanksi peringatan keras. Dua lainnya, yakni Sekretaris KPU Sulawesi Utara Lucky Firnandy Majanto serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia KPU Sulut Carles Y Worotitijan, dijatuhi sanksi peringatan. Sanksi terberat berupa pemberhentian tetap dari jabatan dijatuhkan kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Sangihe Jelly Kantu.
Putusan DKPP itu menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai terlalu rendah. Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu 2008-2011 sekaligus anggota DKPP 2012-2017, Nur Hidayat Sardini, mengatakan, munculnya pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan DKPP karena besarnya harapan publik agar penyelenggara yang melanggar etik diberikan sanksi berat.
Sekalipun hanya satu teradu yang mendapatkan sanksi terberat, Nur Hidayat mengingatkan bahwa lima teradu lain juga terbukti melanggar etik. Meski sanksinya hanya peringatan, pimpinan KPU di tingkatan masing-masing harus memberikan pembinaan agar para pelanggar etik tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama sehingga sanksi yang diberikan memberikan efek jera. Terlebih, sebagian besar penyelenggara mendapatkan sanksi yang cenderung ringan.
Oleh karena itu, kata Ferry, proses pidana etik lebih baik hanya sebatas menilai apakah tindakan penyelenggara pemilu wajar atau tidak, serta pantas atau tidak. Penilaian tidak perlu harus dilengkapi alat bukti yang akurat dan lengkap. Majelis pemeriksa cukup menghadirkan ahli yang menguasai Undang-Undang Pemilu untuk menjelaskan pada majelis apakah tindakan yang dilakukan teradu melanggar norma hukum pemilu atau tidak.
Fadli yang juga kuasa hukum dari pengadu menyayangkan cara DKPP dalam membangun pertimbangan putusan. Putusan yang dibuat seolah-olah ingin membangun argumen bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh sekretariat KPU Kepulauan Sangihe di luar tanggung jawab komisioner. Padahal, tindakan mengubah hasil verifikasi faktual parpol tersebut diketahui oleh komisioner KPU Kepulauan Sangihe.
Ia menilai, DKPP telah melewatkan momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penegak etik tersebut justru tidak menggunakan otoritas dan kewenangannya secara maksimal dalam memperbaiki kualitas pemilu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pimpinan Komisi II DPR Ingatkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Hati-hati Bersikap, Jangan SembronoKomisi II DPR mengingatkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari agar tak sembarangan dalam bersikap ketika menjadi penyelenggara pemilu.
Read more »
KPU Terbiasa Hadapi Perubahan Regulasi PemiluMantan Ketua KPU Arief Budiman sebut KPU sudah terbiasa hadapai perubahan regulasi di tengah tahapan
Read more »
Sibuk Pemutakhiran Data, KPU Harus Verfak Pengurus PrimaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi tidak ubahnya dapat tugas dadakan. Tatkala sedang sibuk melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Read more »
10 Pegawai ESDM Terlibat Dugaan Korupsi Tukin Dinonaktifkan |Republika OnlineSeluruh tersangka dari Kementerian ESDM sudah masuk daftar cegah ke luar negeri.
Read more »
Pertamina Sudah Habiskan Dana 600 Juta Dollar US untuk Cegah KebakaranPertamina sudah habiskan dana 600 Juta Dollar US untuk cegah kebakaran
Read more »
9 Manfaat Kesahatan Cabai, Cegah Kanker Hingga Buat Panjang UmurAda sembilan manfaat kesehatan cabai, dari cegah kanker hingga bikin panjang umur.
Read more »