Konsumsi gas bumi global selama sepuluh tahun terakhir tercatat meningkat sekitar 1,78% per tahun.
Di tingkat nasional, pada tahun 2022, porsi gas bumi dalam bauran energi primer mencapai kisaran 15,96%. Proporsi tersebut diproyeksi terus berlanjut dan meningkat hingga 2050 mendatang. Dalam Rencana Umum Energi Nasional pemerintah memroyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia tahun 2050 menjadi sekitar 24% atau terbesar kedua setelah energi terbarukan.
Dalam Kepmen ESDM tentang RIJTDGBN tahun 2022-2031 tersebut, secara geografis Wilayah Jaringan Distribusi terbagi ke dalam 6 region yaitu Region I : Aceh dan Sumatera Bagian Utara; Region II : Kepulauan Riau, Sumatera Bagian Tengah dan Selatan dan Jawa Bagian Barat; Region III : Jawa Bagian Tengah; Region IV : Jawa Bagian Timur; Region V : Kalimantan dan Bali; Region VI : Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Dari perspektif makro, garis kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan telah cukup jelas di dalam mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan infrastruktur yang selama ini menjadi isu utama di dalam pengembangan pemanfaatan gas di tanah air. Pada tingkatan yang lebih operasional, namun demikian, dan dalam konteks untuk dapat lebih mempercepat implementasi kebijakan yang ada, tetap diperlukan setidaknya tiga hal pokok berikut, yaitu konsistensi, sinkronisasi, dan intervensi proporsional atas kebijakan tersebut.Konsistensi kebijakan sangat diperlukan, terutama di dalam hal bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif pada seluruh mata rantai penyediaan gas bumi.
Dalam kaitan dengan ini, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk industri, misalnya, sebaiknya dievaluasi untuk diarahkan menjadi kebijakan insentif fiskal langsung-tertaget untuk sektor industri.Sinkronisasi diperlukan terutama untuk menyelaraskan berbagai konsep, rencana, dan program yang ada dan tersebar di berbagai institusi perumus maupun pelaksana kebijakan.
Pada tingkatan praktikal, sebagai misal di dalam implementasi kebijakan yang memerlukan investasi dari pelaku usaha, ketika investasi itu tidak dapat berjalan secara mandiri karena adanya gap antaradi sisi konsumen, di situlah letak intervensi proporsional dari pemerintah diharapkan hadir.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dukung Era EV, United E-Motor Siapkan Pabrik Baterai - Jawa PosPembangunan pabrik baterai adalah bagian dari upaya memperkuat infrastruktur untuk mempercepat laju pengembangan EV lokal.
Read more »
Pertamina produksi Bioavtur-SAF dukung implementasi pemanfaatan EBTPT Pertamina (Persero) melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memproduksi bahan bakar Bioavtur-Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang dikembangkan di ...
Read more »
Kemenhub dan ICAO bahas implementasi PBN di IndonesiaDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama International Civil Aviation Organization (ICAO) Performance Based Navigation ...
Read more »
Bank Dunia Akui Keberhasilan Indonesia Implementasi CSA di Grobogan, JatengBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Read more »
Bank Dunia Akui Keberhasilan Indonesia Implementasi CSABerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Read more »
Kemenkeu perkuat implementasi manajemen risiko antarunit kerjaKementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat implementasi manajemen risiko antartiap unit kerja untuk meningkatkan perbaikan dan efektivitas dalam mengelola ...
Read more »