Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tidak mengetahui adanya rapat Badan Legislasi untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang ...
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin . ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tidak mengetahui adanya rapat Badan Legislasi untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada. “Iya, saya juga tidak tahu. Tidak memberi tahu saya juga. Bahkan, saya tiba-tiba dapat undangan rapat paripurna kalau enggak salah, besok , saya juga enggak tahu kapan Rapat Paripurnanya itu,” jelasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Putusan MK dan Baleg DPR terkait Pencalonan Pilkada, Cak Imin: Kami Butuh Waktu MencernaPKB tak mau terburu-buru mengeluarkan sikap atas putusan MK.
Read more »
Wakil Ketua DPR Dilaporkan ke MKD akibat Bawa Istri saat Jadi Timwas HajiWAKIL Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR
Read more »
MKD: Hasil Verifikasi Awal Tidak Ditemukan Pelanggaran oleh Cak Imin dalam Timwas Haji DPRWakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyatakan bahwa proses verifikasi awal tidak menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Read more »
Hasil Verifikasi Awal, MKD Tidak Temukan Pelanggaran Cak Imin dalam Timwas Haji DPRTidak ditemukan pelanggaran dari Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan
Read more »
Cak Imin Sebut Pansus Angket Haji 2024 Mulai Bekerja Pekan DepanCak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.
Read more »
Cak Imin Minta Komisi II DPR Turun Tangan Telusuri Pencatutan KTPKomisi II DPR diminta untuk turun tangan menelusuri kasus pencatutan KTP warga Jakarta yang diduga digunakan untuk mendukung calon independen
Read more »