Bulog akan terus mengikuti kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah terkait penetapan harga gabah kering panen atau GKP.
SEKRETARIS Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengikuti kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah terkait penetapan harga gabah kering panen atau GKP.
"Kita pastinya akan mengikuti apapun ketetapan dan kebijakan dari pemerintah terkait perberasan itu," kata Awaludin kepada Media Indonesia, Kamis . Ia menjelaskan, Bulog pun memiliki tugas untuk memenuhi cadangan beras pemerintah dengan melakukan pembelian kepada petani melalui penggilingan-penggilingan yang ada. Oleh karena itu, kata Awaludin, pihaknya akan terus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah."Kita harus mengikuti, karena Bulog itukan pembeli.
"Jadi kita akan mengikuti semua yang menjadi kebijakan pemerintah. Prinsipnya, kita akan melaksanakan semua yang menjadi kebijakan pemerintah," imbuhnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan saat ini pihaknya tengah merumuskan harga gabah kering panen yang ideal. Pasalnya, Jokowi menemukan harga GKP saat panen raya hanya di kisaran Rp4.200 per kilogram .
"Sehingga pemerintah saat ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa," ujar Jokowi saat meninjau panen raya padi, di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Media Pemerintah: Iran Tuduh Para Tersangka Peracun Sekolah Terkait Media Asing dan KerusuhanIran telah menangkap beberapa orang yang dianggap terkait dengan gelombang kasus peracunan sekolah dan menuduh beberapa di antara terduga pelaku terkait dengan 'media pembangkang berbasis asing' dan kerusuhan yang terjadi baru-baru ini, demikian menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang...
Read more »
Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Terkait Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024Moeldoko menyebutkan, tidak ada keterkaitan antara pemerintah dengan putusan PN Jakpus yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda atau dimulai dari tahap awal.
Read more »
Masyarakat Jambi Gugat Pemerintah Rp 5 Triliun Terkait Angkutan BatubaraGugatan itu sebagai respons keresahan masyarakat atas kemacetan berkepanjangan, jalan rusak, dan rentetan kecelakaan akibat buruknya pengaturan pengangkutan batubara di Jambi. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Ini Persiapan KPU Ajukan Banding Ihwal Perintah PN Jakpus Tunda Pemilu 2024KPU positif mengajukan banding terkait putusan oleh PN Jakarta Pusat agar pemerintah menunda Pemilu 2024.
Read more »
Mahfud Tegaskan akan Terus Lawan Kasus KSP Indosurya |Republika OnlinePemerintah juga akan membedah putusan hakim terkait kasus KSP Indosurya.
Read more »
Kontroversial! Heboh Aturan Baru Pangeran Arab MBS di RamadanPemerintah Arab Saudi membuat rangkaian peraturan terbaru terkait ibadah di masjid saat bulan suci Ramadhan
Read more »