'Pemprov DKI harus mengkaji kembali Kewenangan Jakpro dalam mengelola TIM dalam pengelolaan TIM yang tidak melulu berorientasi ke bisnis.
ANGGOTA Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari angkat bicara persoalan pembatalan gelaran tahunan Bulan Film Nasional 2023 oleh Komite Film Dewan Kesenian Jakarta yang mestinya digelar 25 Maret - 2 April 2023, karena terganjal izin pemakaian ruang putar Kineforum Taman Ismail Marzuki , Jakarta.
"Pemprov DKI harus mengkaji kembali Kewenangan Jakpro dalam mengelola TIM dalam pengelolaan TIM yang tidak melulu berorientasi ke bisnis. Aspek seni dan keberlangsungan program mesti diperhatikan, karena bagaimanapun TIM dibangun 100% oleh APBD DKI, begitupun program-program yang diselenggarakan oleh DKJ, jadi dalam pemanfaatannya harus mengutamakan kebutuhan publik/masyarakat," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Eneng yang akrab disapa Milli mengatakan Jakpro juga bagian dari Pemprov Jakarta, maka tidak ada alasan untuk tidak bisa kerjasama menyelenggakan acara untuk menjaga ekosistem seni tetap eksis di Jakarta, khususnya film."Jangan sampai masalah ini berlarut dan dikhawatirkan memengaruhi ekosistem seni secara luas jika tidak segera dibenahi," jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pemprov DKI harus memfasilitasi DKJ untuk tetap melakukan gelaran kegiatan-kegiatan setiap tahunanya. Juga membuka ruang diskusi antara Dewan Kesenian Jakarta bersama JakPro agar tercipta kesepakatan bersama dalam pengelolaan TIM usai direvitalisasi."TIM sejak dulu dibangun dengan orientasi mengembangkan kesenian dan kebudayaan di Jakarta, tidak ideal jika JakPro mengedepankan sisi bisnis dalam hal ini," tegasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Geram Jakarta Macet Melulu, Pemprov DKI Lakukan IniJokowi Kesal Jakarta Macet Terus, Ini Langkah Dishub DKI
Read more »
Kemendagri dan Pemprov DKI mulai susun RUU JakartaKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyerap aspirasi publik terkait DENGAN penyusunan Rancangan Undang ...
Read more »
Kemendagri dan Pemprov DKI Mulai Susun RUU Jakarta untuk Pindah ke IKNKemendagri dan Pemprov DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta untuk pindah ke IKN.
Read more »
Kemendagri dan Pemprov DKI Mulai Garap RUU Daerah Khusus JakartaPenyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta mulai digarap oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemprov DKI Jakarta. Penyusunan...
Read more »
Kemendagri dan Pemprov DKI Mulai Susun RUU Daerah Khusus JakartaKemendagri dan Pemprov DKI mulai menyusun RUU Daerah Khusus Jakarta sebagai landasan hukum setelah ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara.
Read more »
Kurang dari 2 Tahun Ibu Kota Negara Pindah, RUU Jakarta Mulai Disusun Kemendagri dan Pemprov DKIKemendagri dan Pemprov DKI Jakarta mulai menyusun RUU Jakarta menjelang perpindahan status Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.
Read more »