Pemerintah harus memperhatikan faktor kerusakan lingkungan, termasuk kepentingan masyarakat lokal yang terdampak kebijakan penambangan pasir laut.
Pemberian izin ekspor pasir laut memang memberikan kontribusi pada penerimaan APBN, namun faktor lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar penambangan tidak boleh diabaikan.
Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kebijakan ini akan membuka Kembali izin ekspor pasir laut, sehingga perlu pengawasan agar di lapangan tidak terjadi penyimpangan.Menurut Zainal Arifin, masyarakat sekitar pulau penambangan sedimen pasir laut terutama para nelayan akan mengalami dampak penurunan budi daya perikanan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya, untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diberlakukan pada 30 Mei 2023.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Dikritik Buka Ekspor Pasir Laut, Istana Bilang IniJokowi mengeluarkan PP No 26 Tahun 2023 yang salah satu aturannya membolehkan ekspor pasir laut. Istana meluruskan hal ini.
Read more »
Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Dikritik, Istana Buka SuaraSeskab Pramono Anung Wibowo, angkat bicara mengenai keputusan Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut yang kini menuai polemik.
Read more »
Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Dinilai Tampilkan Watak EksploitatifPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menuai banyak protes dan kecaman dari sejumlah kalangan.
Read more »
Kritik Pemerintah soal Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti: Saya Berdoa Laut akan Marah - Tribunnews.com'Laut kau kerjai, kau akan dikerjai olehnya, laut marah. Saya memohon dan berdoa, laut akan marah kepada kalian. Yang akan merusak, yang akan menghancurkan. Laut sebagai sumber kehidupan manusia dan semua makhluknya,' ujarnya. (ist)
Read more »
Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Dinilai Abaikan LingkunganDIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut.
Read more »
Soal Ekspor Pasir Laut, DPR Siap Minta Keterangan PemerintahPenyusunan PP memang ranah pemerintah. Namun, Indonesia perlu belajar dari kebijakan masa lalu mengenai ekspor pasir laut yang menuai banyak protes dan aspirasi publik yang menuntut untuk dihentikan. Ekonomi AdadiKompas
Read more »