Penggunaan anggaran diminta tidak hanya untuk perjalanan dinas dan rapat.
“Juga cara penganggaran baik di kementerian lembaga, maupun di APBD provinsi kabupaten kota juga sama. Jangan sampai sebuah anggaran itu 80 persen untuk perjalanan dinas, untuk rapat rapat, jadi konkretnya tidak muncul. Itu yang saya sampaikan tadi tidak optimal, yang disampaikan Kepalaharus diubah, yakni dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Sehingga hasil dari penggunaan anggaran suatu program pun lebih konkret dan optimal.
Sebab, kata Jokowi, 80 persen anggaran daerah justru digunakan untuk keperluan yang dinilainya absurd dan tak konkret, seperti rapat, perjalanan dinas, honor, dll. Sedangkan sisa anggarannya baru digunakan untuk kepentingan program tersebut.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dewan Usul BPKP dan Kejati DKI Audit Keuangan PAM Jaya |Republika OnlineGilbert menyoroti temuan aset tetap milik PAM Jaya yang nominalnya tak wajar, Rp 40.
Read more »
Jokowi minta BPKP arahkan belanja K/L-Pemda agar konkret tak absurdJokowi memerintahkan BPKP untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
Read more »
Curhat Jokowi, Anggaran Masih Bocor Sana Sini Meski Dipelototi BPKPPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Read more »
Komisi I Minta Aspek Pengawasan Proyek BTS 4G Lebih KetatPeran BPK dan BPKP dalam mengawasi proyek BTS 4G harus lebih optimal.
Read more »
Cara Pemerintah Awasi Pengerukan Pasir Laut Masih MisteriusPemerintah dalam hal ini KKP masih misterius bagaimana melakukan pengawasan pengerukan pasir laut.
Read more »
Awasi Jebakan Saham Gorengan, BEI Pasang Papan Pemantauan KhususPemasangan papan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor, serta mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien.
Read more »