Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) melakukan pembahasan efisiensi anggaran dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hari ini, Jumat (14/2/2025).
-Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pembahasan efisiensi anggaran dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Jumat .
"Kami mengusulkan efisiensi anggaran Rp 1,38 triliun namun untuk belanja pegawai kami tidak mengusulkan efisiensi untuk memenuhi hak pegawai sehingga tetap anggarannya," ujar Bahtiar dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Jumat .Secara rinci, efisiensi sebesar Rp 1,38 triliun terdiri dari belanja operasional efisiensi mengalami sebesar Rp 318 miliar dari anggaran Rp 670 miliar.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemendes PDT Pangkas Anggaran Rp1.034 TriliunKementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melakukan pengurangan anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.034.396.000.000 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran. Pengurangan ini diungkap dalam RDP Komisi V DPR RI bersama beberapa kementerian, termasuk Kemendes PDT, yang menekankan fokus pembahasan pada satu kementerian.
Read more »
Anggaran Kementerian ESDM Kena Gunting Rp 1,6 Triliun, Ini RinciannyaAnggaran Kementerian ESDM kena pangkas Rp 1,6 triliun
Read more »
Tawaran Pertama Ditolak, Al Nassr Sodorkan Rp1,4 Triliun untuk Gaet Kaoru MitomaAl Nassr naikkan penawaran dari Rp1 triliun menjadi Rp1,4 triliun kepada Brighton untuk memboyong Mitoma
Read more »
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Read more »
Pangkas Anggaran Demi Muluskan MBG, Rocky Gerung Kritik Prabowo: Ekonomi Daerah Bisa Mandek!Pakar politik Rocky Gerung mengkritik kebijakan Presiden Prabowo yang melakukan pemotongan anggaran negara demi menggapai target efisiensi. Ia menilai langkah tersebut seharusnya diikuti dengan perampingan kabinet demi menunjukkan efisiensi birokrasi dan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak pemotongan anggaran di daerah.
Read more »
Presiden Pangkas Anggaran, Program Konyol DihapusUtusan Khusus Presiden untuk bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran pemerintah pusat dan Transfer Ke Daerah (TKD). Langkah ini bertujuan memastikan anggaran negara digunakan untuk program yang benar-benar produktif. Hashim menyebut banyak anggaran yang tidak dialokasikan untuk program strategis, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
Read more »