Pemerintah lewat Undang Undang Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan lembaga non struktural, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
). Beleid terobosan itu kemudian dituangkan lagi lewat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang BP3 dengan fungsi Mempercepat Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.Sayangnya, secara kelembagaan, BP3 belum juga operasional sampai saat ini. Padahal regulasi turunan yang mengatur soal organisasi dan tata kerja sekretariat BP3 , Tata cara Pengakatan dan Pemberhentian Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BP3 juga sudah lengkap.
Dari sisi pasokan, diperankan oleh pelaku pembangunan berupa badan usaha . Dari sisi permintaan diperankan oleh lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun bukan perbankan dengan subsidi pemerintah khusus bagi perumahan MBR, dan didukung oleh lembaga pembiayaan, seperti BPJS-TK, SMF, SMI, BP Tapera, maupun bentuk dukungan pendanaan lain dari badan usaha, seperti dana CSR, dana zakat dan lainnya.
Secara teknis, hal yang paling penting pada badan penyangga adalah yang mempunyai data akurat secara real-time antara pasokan dan permintaan. "Jika amanat itu dijalankan secara seksama dan focus. Kami yakin, BP3 akan menjadi mesin penggerak utama terealisasinya program 3 Juta unit rumah yang diusung pemerintah Probowo-Gibran,” sambungnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata mengatakan maksud dari pernyataannya terkait target menangkap Harun Masiku dalam kasus suap PAW anggota DPR RI Jemaah haji telah berduyun-duyun ke kota suci Makkah di Arab Saudi menjelang dimulainya ibadah haji yang jatuh pada akhir pekan ini.
Bp3 Pemerintah Mbr Prabowo Gibran Tangerang
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Read more »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
Megawati Kritik Proses Pembahasan RUU di DPR, Sindir Puan dan UtutMegawati Soekarnoputri mengkritik proses pembahasan sejumlah rancangan undang-undang di DPR RI yang dinilai menyalahi aturan.
Read more »
RUU KIA Resmi jadi Undang-Undang, Kini Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 BulanDelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.
Read more »
KPK Tak Ingin Revisi UU Polri Ganggu Independensi Kerja Pemberantasan KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bisa mengganggu kinerja lembaga antirasuah.
Read more »
RUU Polri Berpotensi Ganggu Independensi KPKKPK menyatakan keprihatinannya terhadap Revisi Undang-Undang RUU Polri yang bisa mengancam independensinya
Read more »