Aturan impor yang ditetapkan dalam Permendag No 3/2024 sudah berlaku sejak 10 Maret lalu.
- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyebut kebijakan larangan pembatasan impor, yang termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 masih kurang sosialisasi, sehingga mengakibatkan banyak terjadi mispersepsi.
"Kita tunggu dari pemerintah bagaimana, yang pasti harapan kami saat ini, kita mau dorong lebih banyak kemudahan," sambungnya.Meski demikian, Shinta mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi impor ilegal. Sebab, lanjutnya, impor ilegal sangat buruk dan jelas mengganggu industri garmen di dalam negeri.
"Kita masih banyak impor. Ini tidak hanya untuk pengguna, tapi untuk produksi. Oleh karenanya kami sudah berikan masukan hal apa lagi yang harus jadi perhatian pemerintah berhubungan dengan HS code yang perlu dapat satu kebijakan khusus. Nggak mungkin semua bisa di-treat dengan sama," jelasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mendag Zulhas Mau Revisi Aturan Impor, Bos Pengusaha Bilang BeginiPemerintah mulai memberlakukan aturan terkait pemasukan barang impor ke pasar domestik.
Read more »
Pengusaha Sepatu Curhat Sulit Dapatkan Impor Bahan BakuPengusaha sepatu blak-blakan mengenai sulitnya mendapatkan impor bahan baku.
Read more »
Tolak PPN 12%, Pengusaha 'Teriak' Minta Tolong ke Prabowo-GibranPengusaha ritel blak-blakan menolak kenaikan PPN jadi 12%
Read more »
Pengusaha Blak-blakan Pengembangan Panas Bumi Masih Selow, Kenapa?Asosiasi Pans Bumi Indonesia (API) buka suara perihal lambatnya pengembangan panas bumi di RI
Read more »
Bos Peritel Blak-blakan Ada Ancaman Intai RI, Lebih Bahaya dari JastipPengusaha ritel modern dan mal meminta pemerintah menunda Permendag aturan impor.
Read more »
Bos OJK Blak-Blakan Mau Pangkas BPR Jadi Sisa 1.000Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta terus berupaya untuk memangkas jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) agar menjadi sebanyak 1.000.
Read more »