BNPP Gagas Terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Keamanan Laut Nasional BNPP
jpnn.com, MALUKU TENGAH - Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dikepalai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggagas terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional yang terintegrasi.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon mengatakan saat ini beberapa instansi telah memiliki sistem monitoring keamanan laut berbasis ais teresterial, citra satelit, radar permukaan, long range camera, dan lain sebagainya, namun sistem tersebut masih belum terintegrasi antar satu sama lain.
Kemudian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Vessel Traffic Service , Polair berupa Ais Monitoring, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Integritas Data dan Informasi Pengawasan Laut .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ET Cermin Regenerasi Kepemimpinan Nasional Makin BaikSemakin kompetitifnya kandidat calon pemimpin nasional, itu menunjukan semakin baiknya iklim regenerasi dan suksesi kepemimpinan nasional.
Read more »
Spirit Puasa Ramadan dalam Bingkai Pengawasan PemiluDi sisi lain, kadang kala kita menyaksikan kebiasaan politisi yang menjadikan puasa Ramadan sebagai ajang kegiatan politis berbalut sosial.
Read more »
Kasus |em|Klitih |/em|Marak Lagi, Pengawasan Jam Malam Anak di Kota Yogyakarta Diintensifkan |Republika OnlineTerdapat jalan-jalan di Kota Yogyakarta yang berpotensi adanya kumpulan anak.
Read more »
Cak Imin Minta Kemenkeu Perkuat Pengawasan Internal-Ganti SDMMenteri Keuangan Sri Mulyani mengakui sistem deteksi dini pegawai di Kemenkeu masih lemah. Pasalnya sepertiga pengawas di instansinya itu hanya lulusan D1.
Read more »
Soal Dugaan Korupsi Tukin Kementerian ESDM, Menteri Arifin Tasrif Janji Perketat PengawasanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menyatakan bakal meningkatkan pengawasan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di instansinya.
Read more »
Pakaian Bekas Impor Ilegal Kuasai 31 Persen Pasar Dalam Negeri, Pemerintah Perketat PengawasanKenya menghadapi masalah limbah tekstil akibat impor pakaian bekas. Data menunjukkan hampir 30 persen pakaian bekas yang diimpor mengandung plastik yang tidak bisa terurai. Otoritas Kenya kini mengambil langkah untuk mengendalikan impor pakaian bekas ke negara itu.
Read more »