Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum menyoroti revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum dalam konferensi pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil merespon RUU Kepolisian , Gedung LBH-YLBHI, Jakarta, Minggu, . Adapun hal itu tertuang dalam draf revisi UU Polri Nomor 02 Tahun 2002 terkait pengawasan ruang siber dalam Pasal 16 Ayat huruf q.
"Pasal 16 huruf Ayat Huruf q RUU Polri dimana kewenangan kepolisian bertambah sampai ke ruang siber. Itu tentu saja memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap ruang siber," kata Sekar dalam konferensi pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil merespon RUU
"Kalau teman-teman masih ingat keadaan di tahun 2019. Ada pembatasan internet di Papua dan beberapa wilayah di Indonesia. Bagaimana dampak yang terjadi kepada masyarakat pada saat itu," kata Arum."Kemudian ketika kepolisian diberikan kewenangan lebih lanjut terhadap hal ini. Akan sangat mungkin disalahgunakan," terangnya.
Sekar juga menilai rumusan-rumusan di pasal tersebut juga tidak jelas. Indikator apa yang bisa membuat kepolisian akhirnya dapat melakukan proses penindakan tersebut. "Sebetulnya ini juga memperkuat gelagat otoritarian digital di Indonesia. Bagaimana polisi bisa memungkinkan melakukan proses penyetoran dan pengawasan kepada seluruh masyarakat sipil termasuk juga melakukan sensor dan pembatasan informasi," terangnya.
Nenden Sekar Arum Kepolisian Akses Internet Publik Politik Nasional
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
Mahfud MD: Sederet Revisi Undang-Undang Indikasi Berbagi Kekuasaan, Kompensasi Kue PolitikBerita Mahfud MD: Sederet Revisi Undang-Undang Indikasi Berbagi Kekuasaan, Kompensasi Kue Politik terbaru hari ini 2024-05-29 18:33:05 dari sumber yang terpercaya
Read more »
PM dan Presiden Georgia Saling Kecam Usai Pengesahan Undang-undang Kebebasan MediaProtes besar berulang kali digelar di ibu kota Tbilisi saat undang-undang tersebut lolos dari parlemen Georgia.
Read more »
KPU: Syarat dukungan calon perseorangan diatur undang-undangAnggota KPU RI Betty Epsiloon Idroos mengatakan persyaratan dukungan pasangan calon (paslon) kepala daerah jalur perseorangan pada Pilkada Serentak 2024 ...
Read more »
PM dan Presiden Georgia Saling Kecam Terkait Undang-undang Kebebasan MediaPresiden dan perdana menteri Georgia pada hari Minggu (26/5) saling mengecam dalam sebuah upacara yang menandai hari kemerdekaan negara tersebut di saat ketegangan antara kedua belah pihak masih terus berlanjut terkait sebuah undang-undang yang menurut para pengecamnya akan menghalangi kebebasan...
Read more »
Finlandia Perdebatkan Undang-undang yang Menghalangi Pencari Suaka di Perbatasan dengan RusiaParlemen Finlandia tengah memperdebatkan undang-undang yang mengizinkan agen perbatasan memblokir pencari suaka di perbatasan antara Finlandia dan Rusia. Pemerintah sayap kanan Finlandia pada Selasa (21/5) mengusulkan undang-undang darurat, karena Finlandia yakin Rusia bertanggung jawab...
Read more »