Peraturan Pemerintah (PP) 25/2020 yang disempurnakan dengan PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai bertentangan dengan UUD 1945,
Peraturan Pemerintah 25/2020 yang disempurnakan dengan PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dinilai bertentangan dengan UUD 1945, sebab itu batal demi hukum.Penilaian itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, menyikapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan 3 persen setiap bulan dari pendapatan pekerja, untuk Tapera .
Menurut dia, PP itu batal demi hukum, karena menyalahi amanah Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 yang menjadi dasar lahirnya UU 4/2016 tentang Tapera, yang mendasari dibentuknya PP itu. "Pembuat PP itu tidak paham beda hak dan kewajiban. Frasa bertempat tinggal pada Pasal 28H itu adalah hak warga negara, kok malah diputarbalikan dan menjadi wajib untuk mengikuti dan membayar.
"Harga tanah melambung tinggi dan negara tidak berdaya, bahkan ketika mau melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum pun kesulitan, karena yang menentukan harga oligarki. Ini yang harus dicarikan solusi, sehingga amanah Pasal 28H dapat dengan baik di delivery ke seluruh masyarakat. Sekali lagi, hak jangan diubah jadi kewajiban yang menyengsarakan rakyat," pungkasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Peneliti hukum sebut perlu ada amandemen kelima UUD 1945Peneliti Senior Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Rachmat Trijono mengatakan bahwa perlu ada amandemen kelima atas Undang-Undang ...
Read more »
Halal Bihalal Kemhan, Prabowo Ingatkan Tujuan Nasional dalam UUD 1945Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal dengan sekitar 1.000 pegawai Kementerian Pertahanan di Gedung Kemhan, Jalan Medan Merdeka
Read more »
Kemlu RI: Membela kemerdekaan Palestina adalah amanat UUD 1945Sikap Indonesia yang konsisten membela hak rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya merupakan wujud pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, demikian ...
Read more »
Ide Naturalisasi Nakes Tidak Sejalan dengan UUD 1945Jika performa nakes kurang baik maka solusinya evaluasi lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang bertugas menghasilkan nakes yang bermutu
Read more »
Bertemu SBY di Cikeas, Bamsoet Terima Usulan Kaji Ulang UUD NRI 1945 & Sistem PemiluJPNN.com : Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mendukung usulan dilakukannya kaji ulang terhadap UUD NRI 1945.
Read more »
Bamsoet Klaim SBY Tak Keberatan Jika UUD 1945 DiamendemenKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menolak jika UUD 1945 mau direvisi.
Read more »