IDI Solo memiliki pandangan yang berbeda dengan IDI pusat soal RUU Kesehatan. IDI Solo memastikan tetap berkomitmen menjalankan keputusan pemerintah.
SOLOPOS.COM - Ketua IDI Solo, Muhammad Eko Irawanto saat ditemui di sela-sela kegiatan seminar di Grand Mercure Solo Baru pada Sabtu . Di tengah penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia Solo berkomitmen menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah mendatang. Hal itu disampaikan Ketua IDI Solo, Muhammad Eko Irawanto saat menghadiri seminar di Grand Mercure Solo Baru pada Sabtu .
Ia menilai IDI selaku organisasi profesi tetap dilibatkan dalam RUU Kesehatan. Misalnya dalam pengurusan izin praktek dokter, IDI masih dilibatkan untuk memberikan rekomendasi . “Dulunya ada informasi jika Undang-Undang baru tidak melibatkan organisasi profesi,” kata Eko.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Kesehatan Disebut untuk Kawal Reformasi Kesehatan, Lalu Kenapa 10 UU Bakal Dicabut?RUU Kesehatan disebutkan mengawal reformasi kesehatan, tapi kenapa ada 10 UU yang harus dicabut nanti?
Read more »
Penghapusan Anggaran Kesehatan 10 Persen dalam RUU Kesehatan DitentangPentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 persen sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat. Kesehatan AdadiKompas
Read more »
CISDI Khawatir soal Penghapusan Anggaran Kesehatan 10 Persen di RUU KesehatanKekhawatiran CISDI soal penghapusan besaran anggaran kesehatan 10 persen dalam RUU Kesehatan.
Read more »
RUU Kesehatan: KPAI Minta Anggaran Kesehatan Dinaikkan 20 PersenKPAI meminta anggaran kesehatan dinaikkan menjadi 20 persen demi memenuhi kebutuhan ABK dan APD.
Read more »
CISDI: Anggaran Kesehatan 10 Persen di RUU Kesehatan Sangat DiperlukanCISDI melihat penetapan besaran anggaran kesehatan 10 persen di RUU Kesehatan masih sangat dibutuhkan.
Read more »
PKB Sayangkan Penghapusan Minimal Mandatory Spending dalam RUU Omnibus Law KesehatanNihayatul Wafiroh mengungkapkan persoalan penetapan mandotory spending untuk layanan kesehatan memang menjadi perdebatan alot dalam Panja RUU Kesehatan.
Read more »