PDI-P menilai UU Kementerian Negara masih relevan dan tak perlu diubah. Sebaliknya, Gerindra buka peluang revisi.
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rabu , berfoto bersama para calon menteri di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta.memiliki pandangan yang berbeda soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. PDI-P menanggap aturan terkini masih relevan dan tidak perlu diubah. Sebaliknya,Wacana penambahan jumlah kementerian berkembang seiring dengan manuver presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk memperbesar koalisi pendukungnya di pemerintahan.
Dalam perjalanannya, PDI-P menilai UU Kementerian Negara masih relevan dan disusun secara visioner untuk menjawab tantangan yang ada. Meskipun demikian, Hasto menyebut setiap presiden memiliki kebijakan dan rumusan masing-masing.”Pada zaman Ibu Megawati , kementerian perdagangan dan industri menjadi satu. Pada periode pertama Presiden Joko Widodo melihat itu butuh pemisahan, kemudian juga dibentuk badan ekonomi kreatif,” tuturnya.
Ia turut menyinggung proses penyusunan UU Kementerian Negara yang telah mengakomodasi kepentingan Indonesia di global. Lagi pula, ada aturan yang mengharuskan eksistensi suatu tatanan, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, kementerian yang bertugas menjalankan fungsi kenegaraan seperti keuangan, kesejahteraan sosial, dan lainnya.
Meskipun demikian, ujar Muzani, setiap presiden memiliki masalah dan tantangan yang berbeda sehingga UU Kementerian Negara bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada jumlah serta nomenklatur. Saat ditanya soal kemungkinan revisi oleh DPR, ia menyebut hal tersebut mungkin dan bisa dilakukan sebelum pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.
Utama Berita Pemilu 2024 Aktual Kursi Menteri Pdi-P
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, PDIP: Aturan yang Ada Masih VisionerPartai Gerindra membuka peluang untuk melakukan revisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Read more »
Gerindra Mau Revisi UU Kementerian Negara, Hasto PDIP Singgung Politik AkomodasiHasto mengingatkan, adanya UU Kementerian Negera ini untuk mencapai tujuan bernegara.
Read more »
Gerindra Sebut Bakal Revisi UU Kementerian Negara Sebelum Pelantikan PresidenUU Kementerian Negara telah membatasi presiden untuk mengatur jumlah kabinetnya. Sementara di sisi lain, setiao presiden punya tantangan
Read more »
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara: Setiap Pemerintahan Punya Tantangan BerbedaPartai Gerindra membuka peluang merevisi undang-undang tentang Kementerian Negara sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.
Read more »
Pembelaan Gerindra soal Wacana 40 Kementerian: Wajar Kita Negara Besar, Semakin Banyak Semakin BagusMenurut Habiburokhman, Prabowo pun memiliki hak untuk menambah atau pun mengurangi jumlah kementerian, termasuk jika jumlahnya menjadi 40 kementerian
Read more »
Gerindra Respons Isu Prabowo Bakal Bentuk 40 Kementerian: Gemuk Fisik Nggak Sehat, Kalau Negara Bagus'...kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus,'
Read more »