Bawaslu Tegaskan Putusan Gugatan Prima Tak akan Ganggu Tahapan Pemilu 2024
Senin, 27 Maret 2023 19:33Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Bagja menegaskan, putusan atas gugatan yang dilayangkan Partai Prima tidak akan menggangu tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini.
"InsyaAllah tidak mengganggu tahapan pemilu. Bawaslu walau bagaimanapun tetap melihat perkembangan tahapan yang akan dijalani. Dan juga tentu kita tidak akan mengorbankan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Itu pasti," kata Bagja, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .Dia pun mengaku, pihaknya telah melakukan perhitungan terhadap putusan atas gugatan Partai Prima. Sehingga Bagja memastikan tidak akan ada tahapan yang terganggu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR Gelar Rapat Bahas Putusan Bawaslu soal Verifikasi Ulang PrimaKomisi II DPR menggelar rapat bersama KPU hingga Bawaslu hari ini. Rapat tersebut membahas soal gugatan Partai Prima di Bawaslu.
Read more »
Soal Putusan Bawaslu Minta KPU Verifikasi Ulang Partai Prima, Pemerintah: Jangan Sampai Ganggu Tahapan Pemilu!Bahtiar menyatakan, prinsipnya pemerintah menghormati seluruh proses hukum atau seluruh proses upaya hukum maupun putusan yang telah ditetapkan Bawaslu maupun KPU.
Read more »
DPR Khawatir Putusan PN Jakpus dan Bawaslu soal Partai Prima Bisa Ganggu Tahapan Pemilu 2024Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang khawatir jika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal perkara Partai Prima dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024.
Read more »
Ketua Bawaslu RI Tegaskan Politik Praktis di Tempat Ibadah Tidak DiperkenankanRahmat Bagja menegaskan kegiatan politik praktis di tempat ibadah tidak di perkenankan.
Read more »
Bawaslu Tegaskan tak Usut Dugaan Politik Uang Kasus Bagi-bagi Amplop Berlogo PDIP |Republika OnlineBawaslu berkomitmen melarang kegiatan politik praktis di masjid atau rumah ibadah.
Read more »