Bangun Ekosistem Transportasi Publik, Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan

Angkutan Umum News

Bangun Ekosistem Transportasi Publik, Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan
Pemerintah DaerahPerhubunganDjoko Setijowarno
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 33%
  • Publisher: 68%

Perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang memasukan perhubungan ke dalam kebutuhan dasar.

Dikatakan, dalam revisi perlu disertakan penguatan peraturan daerahSelain itu, Kementerian Dalam Negeri perlu memasukkan pedoman untuk mencari pembiayaan angkutan massal. pemerintah daerah Sarana dan prasarana yang terbangun ini akan membuat masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.

“Meski begitu, tetap transportasi publik harus disubsidi oleh pemerintah karena ini bagian dari kewajiban pemerintah,” jelas Djoko. Kemenperin justru mendorong untuk membeli motor listrik, padahal kebutuhannya adalah transportasi umum. Sebelumnya, Kemenperin, memiliki program insentif kendaraan listrik sebesar Rp 12,3 triliun. Namun, program itu dinilai kurang jelas karena tidak merinci jenis kendaraannya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

Pemerintah Daerah Perhubungan Djoko Setijowarno Indonesia Angkutan Umum Penggunaan Angkutan Umum Di Indonesia

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Suara Nestapa PRT Tanpa Lindungan UU, Tak Berdaya di Depan MajikanSuara Nestapa PRT Tanpa Lindungan UU, Tak Berdaya di Depan MajikanBuruh meminta pemerintah dan DPR lekas mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Read more »

Respons Isu Prabowo Tambah Kementerian, Ganjar Sebut Politik AkomodasiRespons Isu Prabowo Tambah Kementerian, Ganjar Sebut Politik AkomodasiGanjar mengatakan jumlah kementerian sudah memiliki ketentuan undang-undang (UU) dan pemerintah wajib menjalankannya.
Read more »

Yusril Sebut Prabowo-Gibran Harus Revisi UU atau Terbitkan Perppu jika Ubah Nomenklatur KementerianYusril Sebut Prabowo-Gibran Harus Revisi UU atau Terbitkan Perppu jika Ubah Nomenklatur KementerianPrabowo-Gibran harus merevisi undang-undang atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika ingin menambah nomenklatur kementerian.
Read more »

Bank DKI Diharapkan dapat Berinovasi Bangun Ekosistem Digital dan Pengembangan UMKMBank DKI Diharapkan dapat Berinovasi Bangun Ekosistem Digital dan Pengembangan UMKMTema ulang tahun ke-63 Perseroan mengusung tema Bertumbuh Berkelanjutan Bersama Jakarta
Read more »

Aspebindo berharap Prabowo-Gibran bangun ekosistem hilirisasi bajaAspebindo berharap Prabowo-Gibran bangun ekosistem hilirisasi bajaAsosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) berharap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku presiden dan wakil ...
Read more »

HUT ke-50 Tahun, HIPMI Jaya Siap Ambil Peran Bangun Ekosistem Jakarta Jadi Pusat Perekonomian RIHUT ke-50 Tahun, HIPMI Jaya Siap Ambil Peran Bangun Ekosistem Jakarta Jadi Pusat Perekonomian RIHimpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Mereka menghadirkan perayaan tersebut tak hanya masa lalu
Read more »



Render Time: 2025-02-26 14:47:25