Said mengaku persoalan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negeri Paman Sam ini kerap membuat sakit kepala.
Badan Anggaran DPR RI menyarankan Pemerintah menurunkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Semula Rp16.100 per dolar AS diubah menjadi Rp15.900 per dolar AS. 'Pada 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp. 16.100 per USD. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level 15.
Tak terkecuali kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang. Tingginya Suku Bunga SBN Bakal Bebani Negara Kemudian, terkait tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun sebesar 7,1 persen yang diajukan Pemerintah dinilai akan menjelma menjadi beban tinggi bagi pemerintah ke depannya.Mengingat jumlah kumulatif bunga utang RI sejak 2015-2023 telah mencapai Rp2.569,4 triliun.
Nilai Tukar Rupiah Nilai Tukar Rupiah Dalam RAPBN 2025 RAPBN 2025 Banggar DPR Ketua Banggar DPR Said Abdullah
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Banggar DPR minta pemerintah memperhatikan kelas menengahKetua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk memperhatikan kalangan kelas menengah untuk menjaga kinerja konsumsi domestik dalam ...
Read more »
Banggar DPR minta pemerintah turunkan target SBN di RAPBN 2025Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah menurunkan target tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun pada Rancangan ...
Read more »
DPR Minta Pemerintah Ubah Asumsi Rupiah di RAPBN 2025, Jadi Berapa?Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyarankan agar Pemerintah mengubah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam RAPBN 2025
Read more »
Komisi X DPR minta pemerintah ubah sistem penerimaan siswa baruKomisi X DPR RI meminta pemerintah mengubah sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), dari sistem zonasi menjadi sistem yang lain, seperti sistem tes atau ...
Read more »
MK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, KPU Memilih Konsultasi Dulu ke DPR dan PemerintahKPU diingatkan untuk independen dan profesional. Putusan MK final, mengikat, serta harus berlaku di Pilkada 2024.
Read more »
KPU Akan Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah soal Putusan MK yang Ubah Aturan PilkadaAnggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait putusan MK yang mengubah aturan pencalonan pada pilkada.
Read more »