Banggar DPR RI menyetujui postur makro fiskal yang dijadikan acuan pembahasan Rancangan APBN 2024 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan pemaparan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Jakarta, Selasa . ANTARA/Imamatul Silfia.
Jakarta - Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur makro fiskal yang dijadikan acuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal . “Arsitektur 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Jakarta, Selasa.
Pendapatan negara terdiri dari perpajakan yang disepakati pada level 9,95 persen hingga 10,20 persen terhadap PDB dari yang sebelumnya 9,91 persen hingga 10,18 persen. Kemudian, Pendapatan Negara Bukan Pajak disepakati pada kisaran 1,92 persen hingga 2,16 persen terhadap PDB dari 1,90 persen hingga 2,18 persen. Hibah disepakati tetap pada level 0,01 persen hingga 0,02 persen.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Komisi I DPR Ajak Masyarakat Ciptakan Ruang Digital yang Damai Jelang Pemilu 2024 - Tribunnews.comKetua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin di Pemilu 2024 nanti. Untuk itu, masyarakat harus berpikir positif untuk menentukan para calon pemimpin. (Ld) pemilu2024
Read more »
Tok! DPR & Pemerintah Sepakati Acuan APBN 2024Adapun asumsi makro yang telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan RAPBN 2024 sebagai berikut:
Read more »
Kasus Korupsi Tidak Buat DPR Khawatir Naikan Anggaran Dana DesaDari 70 ribu lebih desa yang ada di Indonesia hanya 10 persen yang tersandung kasus korupsi dana desa.
Read more »
DPR Sepakat Revisi UU Desa: Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Anggaran Bertambah Rp 2 MiliarBaleg DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna.
Read more »
KPU Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sebanyak 204.807.222KPU menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta atau tepatnya 204.807.222 jiwa.
Read more »