Kementerian khusus yang mengurus masyarakat hukum adat dibutuhkan agar masalah masyarakat adat ditangani dengan serius.
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk meminta ditambahkannya lagi satu kementerian yang khusus mengurus masyarakat hukum adat. Keberadaan kementerian khusus ini penting untuk penguatan masyarakat hukum adat yang kian termarjinalkan, tidak diurus secara serius, dan kerap menjadi korban kekerasan negara.) pada Senin .
Menurut Viktor, selama ini masyarakat hukum adat tidak diurus secara serius. Masyarakat hukum adat kerap menjadi korban kekerasan negara yang secara masif mengambil lahan-lahan yang sejak awal dikuasai dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat. Warga Baduy Dalam berjalan di antara pengunjung yang melewati kawasan Baduy Luar di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu .
Revisi Uu Mk Mk Uji Materi Undang-Undang
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gugat UU Kementerian ke MK, APHA Dorong Kementerian Masyarakat AdatAPHA menguji Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang dianggap bertentangan terhadap sejumlah pasal, salah satunya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Read more »
MKMK: Guntur Hamzah Tak Langgar Etik Terlibat di Asosiasi Pengajar HTNPosisi hakim konstitusi Guntur Hamzah sebagai anggota dan kemudian ketua umum APHTN-HAN dinilai bukan sebuah pelanggaran terhadap Sapta Karsa Hutama.
Read more »
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTNMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah tak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Read more »
Sore Ini, MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Guntur HamzahMerangkap Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah diadukan melanggar etik.
Read more »
Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan PresidenPasal 15 tentang jumlah keseluruhan kementerian, mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian
Read more »
Setelah Empat Kali Diusulkan, Hutan Adat Kinipan Mulai Temukan Titik TerangMasyarakat adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah kembali mengajukan usulan hutan adat mereka untuk keempat kalinya.
Read more »