Kala Anggota DPR 'Ngamuk' ke Bahlil, Datang ke IKN Cuma Lihat Tiang Setengah Meter
Anggota Komisi VI DPR Harris Turino, bertanya kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengajuan anggaran 2024, Jumat Ia mengaku mengunjungi IKN belum lama ini dan tidak melihat ada pembangunan kecuali tiang pada titik 0 Km.
Bahlil pun mengajak anggota Komisi VI DPR untuk membuktikan langsung progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal itu lantaran salah satu Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mempertanyakan progres pembangunan IKN. Jadi Bapak ke sana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus membangun istana. Kantor-kantor kementerian, perumahan-perumahan menterinya dan infrastruktur dasar, sekaligus, paralel," kata Bahlil.
Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR Sebut Tak Ada Larangan Pengawas Proyek IKN Pakai BuleWakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendukung Menko Marinves Luhut Binsar soal proyek Ibu Kota Negara atau IKN diawasi oleh tenaga asing atau bule.
Read more »
Rapat dengan Bahlil, Anggota DPR Cerita Cuma Lihat Monumen Pendek di IKNAnggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino mengaku terkejut saat berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Read more »
Kala Anggota DPR 'Ngamuk' ke Bahlil, Datang ke IKN Cuma Lihat Tiang Setengah MeterKomisi VI DPR mempertanyakan perkembangan soal proyek pembangunan IKN Nusantara.
Read more »
Anggota Komisi III Pertanyakan Alasan Gugatan Kewenangan Jaksa Sidik KorupsiAnggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat mempertanyakan alasan JR kewenangan Kejagung dalam penyidikan perkara korupsi.
Read more »
DPR Tampung Catatan Kritis KPAI terhadap RUU KesehatanKomisi IX DPR menampung catatan kritis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Komisi IX DPR menampung...
Read more »