Perppu Ciptaker Sah Jadi UU, Denny Indrayana: Cacat Dari lahir, Presiden-DPR Berjamaah Langgar UUD!
- Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengkritisi soal pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
Awalnya ia mengatakan, penerbitan Perppu Ciptaker sendiri, sudah cacat sejak kelahirannya. Di samping, tidak bisa menghadirkan argumentasi yang kokoh atas syarat konstitusional kegentingan yang memaksa. Kata dia, Perppu Ciptaker harus dicabut karena tidak memenuhi tiga syarat konstitusional, yaitu pertama, syarat kondisi kegentingan yang memaksa; kedua, syarat waktu harus disetujui DPR pada masa sidang berikutnya; dan ketiga, syarat harus dicabut jika tidak mendapat persetujuan DPR tersebut.
"Hakim-hakim yang kehilangan integritas, akhirnya tetap bertahan di MK, dan menyebabkan MK kehilangan independensi dan kewibawaan institusionalnya," katanya."Saya memprediksi, MK tidak akan tegas dan berani membatalkan Perppu Ciptaker yang telah dengan telanjang-terang-benderang, melecehkan dan melanggar syarat terbitnya perppu, dan syarat-syarat perppu menjadi UU," tuturnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Besok, DPR Gelar Rapat Paripurna Putuskan Nasib Perppu Cipta Kerja | merdeka.comDewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengambil keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Pengambilan keputusan disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang akan dibahas dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (21/3) besok.
Read more »
Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Perppu Ciptaker di Depan Gedung DPRRibuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak Perppu Cipta Kerja dan menolak penundaan Pemilu 2024.
Read more »
Datangi DPR, Mahasiswa Demo Tolak Perppu Cipta Kerja dan Penundaan Pemilu 2024Para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi besar jika aspirasi mereka soal penolakan Perppu Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024 tak direspons pemerintah dan DPR.
Read more »
Besok, DPR Gelar Sidang Paripurna Bahas Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UUDPR akan menggelar Sidang Paripurna yang membahas pengambilan keputusan tingkat II atas penetapan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). DPR...
Read more »
Anomali Hukum Perppu PemiluAkrobat hukum mencari pembenaran atas tidak adanya persetujuan Perppu Pemilu hanya membuat kita makin tampak bermain-main dengan konstitusi dan regulasi.
Read more »
DPR Akan Putuskan Nasib Perppu Cipta Kerja, Hari Ini Selasa 21 Maret 2023DPR akan mengambil keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Read more »