Arsul Sani merespons polemik seputar RUU Perampasan Aset. Dia heran DPR disalah-salahkan soal RUU tersebut, padahal keberadaan naskahnya belum jelas.
. Arsul heran jika DPR disalah-salahkan soal RUU Perampasan Aset sembari menyinggung keberadaan naskah yang tidak jelas rimbanya.
"RUU Perampasan Aset, coba ini jangan terus jadi barang dagangan. Sekarang ini kalau mau bikin undang-undang di DPR itu susah, saya sampai bingung, mana? Mana, undang-undang apa sih yang diajukan pemerintah tidak dibahas oleh DPR?" kata Arsul saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Rabu . Padahal, menurut Arsul, banyak RUU yang diusulkan pemerintah dan disahkan oleh DPR. Salah satunya UU Cipta Kerja., yang mana undang-undang DPR nggak mau? Kalau yang dimaksud itu RUU Perampasan aset tindak pidana, lah kan kita sepakat di Baleg itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, sebagai RUU inisiatif pemerintah," ucap Arsul.Kembali ke RUU Perampasan Aset, Waketum PPP ini menagih naskah dari pemerintah.
"Artinya apa? Artinya naskah akademik dan naskah RUU-nya harus pemerintah yang menyiapkan, setelah disiapkan, diedarkan di kementerian lembaga terkait, semua sudah paraf, disampaikan kepada presiden. Presiden menyampaikan ke DPR, kalau tidak dibahas oleh DPR baru DPR-nya dimaki-maki, memang mau menghalangi ini. Wong sekarang naskahnya ada di manaiki opo iki, jadi jangan ada dusta di antara kita.
"Ini yang kita juga ingin jangan kemudian kita itu ingin mendudukkan semangat antikorupsi, kita ingin juga memperbaiki negara kita, tapi dengan sikut kanan sikut kiri, nggak pas juga. Ini yang saya kira juga perlu sama-sama kira luruskan," lanjut Arsul.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Mahfud MD Minta Dukungan dari DPRDalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU...
Read more »
Waketum Garuda Bela Bambang Pacul soal RUU Perampasan Aset Tergantung Bos PartaiWakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi membela Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi membela...
Read more »
RUU Perampasan Aset, Benny K Harman ke Mahfud: Jangan Cuci Tangan dan Lempar Tanggung JawabBenny K Harman mengatakan tak seharusnya Mahfud MD melempar tanggung jawab soal RUU Perampasan Aset ke DPR.
Read more »
Jokowi Minta DPR Segera Rampungkan RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan di DPR.
Read more »
Jokowi: RUU Perampasan Aset Terus Kita Dorong agar Segera Diselesaikan DPRPembahasan RUU Perampasan Aset saat ini belum dapat berjalan maksimal karena belum ada surpres yang dikirim ke DPR.
Read more »
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera DibahasPembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan Presiden Joko Widodo bisa segera dibahas di DPR.
Read more »