Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawatisebut anggaran rutilahu hingga penanganan banjir pada perubahan APBD 2023 berkurang banyak
JawaPos.com
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Aning Rahmawati menuturkan, dengan kekuatan APBD yang ditetapkan merupakan kekuatan postur APBD yang diharapkan terserap sempurna. Dengan anggaran yang terserap sesuai rencana, lanjut Aning, masyarakat benar-benar merasakan hasil dari pembangunan yang signifikan dari APBD Surabaya. Tidak hanya itu, semua rasionalisasi yang dilakukan tahun ini yang sebetulnya hasil perencanaan pembangunan baik itu dari musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga hasil serap aspirasi DPRD menjadi pertimbangan kuat untuk bisa dianggarkan pada 2024 dengan proses evaluasi yang disesuaikan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mengalami rasionalisasi senilai Rp 161 miliar dengan rasionalisasi terbesar pada pembebasan lahan senilai Rp 118 M, rutilahu Rp 19, 6 M atau 500 rumah, dan terakhir rasionalisasi terbesar juga pada pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan senilai Rp 23,4 M.Menurut Aning, dengan antrean rutilahu sebanyak 2.700 rumah Pemerintah Kota Surabaya harus segera menyelesaikan antrean dan dipastikan teranggarkan pada 2024.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Divonis 9 Tahun Bui Kasus Dana HibahWakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak divonis sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.
Read more »
Korupsi Dana Hibah, Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak Divonis 9 Tahun PenjaraSahat Tua Simandjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi Hibah Pokir divonis penjara 9 tahun.
Read more »
Wakil Ketua KPK Buka Roadshow Bus KPK di RiauWakil Ketua KPK Buka Roadshow Bus KPK di Riau
Read more »
Ketua Komisi III DPR Minta Hakim MK Konsultasi Dulu Sebelum MemutusKetua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dinilai ingin menyandera calon hakim MK. Ia meminta agar calon hakim yang terpilih bersedia berkonsultasi dengan DPR sebelum menjatuhkan putusan.
Read more »