Menurut Peraturan Pemerintah sebelumnya, perpanjangan izin paling cepat baru bisa diajukan lima tahun sebelum izin berakhir, yakni tahun 2036.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto . Mulyanto menjelaskan IUP untuk PTFI ini baru akan berakhir tahun 2041 dan menurut PP sebelumnya, perpanjangan izin paling cepat baru bisa diajukan lima tahun sebelum izin berakhir, yakni tahun 2036.
"Saya mencurigai rencana revisi PP minerba ini untuk mengakomodasi permintaan PTFI yang kelihatan begitu bernafsu untuk bisa memperbarui IUP mereka," kataMulyanto mengatakan, tidak ada urgensi untuk buru-buru memberikan izin perpanjangan kepada PTFI. Hal penting yang perlu dilakukan justru adalah mengevaluasi kinerja PTFI ini sebelum mereka mengajukan pembaruan izin.
IUPK Freeport Indonesia DPR Jokowi Energi Bisnis
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Komisi VII DPR: Indira SYL bukan Anggota Komisi VIIKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Indira Chunda Thita Syahrul, ...
Read more »
Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak FreeportMulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
Read more »
Pemerintah Perlu Fokus Jalankan Tahapan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga NuklirAnggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah konsisten jalankan tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Read more »
Pemerintah Harus Fokus Jalankan Tahapan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga NuklirAnggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah konsisten jalankan tahapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Read more »
Anggota Komisi VII DPR: Target lifting minyak APBN 2024 perlu direvisiAnggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menilai target produksi siap jual atau lifting minyak bumi, yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 635 ribu barel ...
Read more »
Anggota Komisi VII DPR Bicara Rencana UU Energi Baru dan Terbarukan Untuk Mengurangi Emisi CO2Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro mengatakan, bahwa pusat data membutuhkan energi yang sangat signifikan.
Read more »