Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya mendukung anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan siang bergizi ...
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memberi keterangan kepada awak media di sela menghadiri pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat . ANTARA/HariantoJakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya mendukung anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara dan program makan siang bergizi gratis untuk menjadi prioritas.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran belanja negara tidak boleh meninggalkan dua aspek penting tersebut, yakni pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. "Selain tetap mempertahankan pola pembangunan yang berbasiskan terhadap infrastruktur dan terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, dua aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam anggaran belanja negara," ujarnya.
Adapun pembangunan infrastruktur tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara , Kalimantan Timur. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.
Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran HUT ke-79 RI di IKNAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah transparan terkait anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Read more »
Komisi III DPR klarifikasi puluhan anggota DPR terlibat judi 'online'Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklarifikasi kabar yang menyebut bahwa puluhan anggota DPR RI terlibat dalam judi daring atau online tidaklah ...
Read more »
Komisi I DPR Minta Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN DipercepatAnggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan bahwa kemampuan yang dilakukan oleh TNI masih kurang sempurna dalam kesiapannya terkait pembangunan
Read more »
Komisi II DPR: Belum terbitnya Keppres IKN bukti pertimbangan matangAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ...
Read more »
Komisi V DPR RI Soroti Progres Jalan Tol dan Infrastruktur Transportasi Jelang HUT RI di IKNProyek Jalan Tol IKN tersebut dikebut progresnya karena akan difungsikan untuk menyukseskan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus nanti Sebelumnya jadwal pembangunan sempat tersendat
Read more »
Kasus Meita Irianty, Anggota Komisi VIII DPR Khawatir Ibu-ibu Kini Takut Titipkan Anaknya di DaycareAnggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim khawatir dengan adanya peristiwa kekerasan terhadap balita tersebut membuat para ibu kini menjadi takut.
Read more »