Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan agar peningkatan kinerja penanganan perkara korupsi tak disalahartikan dengan penentuan target-target ...
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan agar peningkatan kinerja penanganan perkara korupsi tak disalahartikan dengan penentuan target-target yang tidak sesuai dengan fakta, peristiwa, dan perbuatan hukum termasuk tindak pidananya."Tidak boleh tebang pilih dan pandang bulu, tidak boleh didasarkan kepada selera dan subjektivitas, harus imparsial dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Didik dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Terlebih, lanjut dia, menggunakan hukum sebagai alat dan sarana membalas dendam kepada orang yang tidak bersalah."Penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum dan sengaja melakukan kriminalisasi kepada siapapun, menggunakan hukum sebagai alat dan sarana membalas dendam, apalagi kepada orang yang tidak bersalah," kata dia.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR Fokus Tuntaskan Lima RUU di Masa Sidang I 2023-2024Menurut dia, ada empat poin penting yang menjadi pembahasan RUU MK, pertama, persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi. Kedua, evaluasi hakim konstitusi.
Read more »
Anggota Komisi VII DPR Minta Kemenperin Periksa AHM Buntut Rangka eSAF yang Kerap BermasalahMulyanto, mendesak Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, berperan aktif menanggapi laporan masyarakat terkait eSAF
Read more »
Janji Diumbar Komisi DPR RI, Pastikan Bakal Lenyapkan Pasal Karet di UU ITEMenurutnya, DPR khususnya Komisi I akan merasa malu jika hasil revisi UU ITE justru masih berisi pasal-pasal karet.
Read more »
Ngaku Tak Macam-macam, Begini Dalih Komisi I DPR Kerap Gelar Rapat Revisi UU ITE TertutupMenurutnya, pihaknya hanya ingin pembahasan rapat tidak disalahgunakan.
Read more »
PBLN Mengadu ke Komisi IV DPR RI, Nelayan Merasa Dikriminalisasi soal Benur LobsterPenggiat Budi Daya Lobster Nusantara (PBLN) dan nelayan ramai-ramai menyampaikan keresahan terkait larangan ekspor benur lobster kepada Komisi IV DPR RI.
Read more »
Komisi IV DPR akan Bentuk Panitia Kerja Atasi Polusi JakartaPanitia kerja polusi udara akan dibentuk bersama KLHK.
Read more »